JAKARTA | Harian Merdeka
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengusulkan capres-cawapres RI di masa depan menjalani audit Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu perlu dilakukan demi mendapatkan sosok yang menghormati HAM.
Pernyataan itu disampaikan Todung dalam acara diskusi bertajuk “BedaHAM: Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024”. Acara itu berlangsung di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).
“Pemimpin negara ini ke depan harus menjalani audit HAM. Itu penting untuk dilakukan agar kita bisa menampilkan capres dan cawapres yang hormat kepada HAM,” ujar Todung.
“Kita harus melihat rekam jejak dan visi misi capres cawapres (terkait HAM). Itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan audit. Sejauh mana dia taat terhadap HAM,” sambungnya kemudian.
Lebih lanjut, dia menjelaskan usul tersebut bisa saja ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nantinya, kita dapat mengetahui apakah para capres-cawapres memiliki rekam jejak yang buruk terkait HAM atau tidak melalui audit HAM.
Sementara itu, pasangan capres cawapres Ganjar-Mahfud memiliki komitmen terkait HAM dalam visi misinya. Selain itu, keduanya memiliki track record yang baik dalam kaitannya dengan HAM.
Sebagai informasi, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Ganjar-Mahfud telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang.(hab)
