Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Pendidikan · 9 Jun 2026 11:31 WIB ·

Fraksi PDIP Tangsel Dorong Disdik Seluruh Seragam Sekolah Gratis Secara Bertahap


Fraksi PDIP Tangsel Dorong Disdik Seluruh Seragam Sekolah Gratis Secara Bertahap Perbesar

TANGSEL I Harian Merdeka

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan untuk meluaskan cakupan program seragam gratis bagi siswa.

Hal ini merespon rencana Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang baru akan menggratiskan seragam batik dan pakaian olahraga.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan, Adi Surya, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah awal yang baik, namun belum cukup untuk meringankan beban masyarakat secara signifikan. PDI Perjuangan meminta agar ke depan, seluruh jenis seragam sekolah dapat digratiskan secara bertahap.

“Kami mengapresiasi rencana Dinas Pendidikan yang ingin menggratiskan seragam batik dan olahraga. Namun, idealnya ke depan seluruh jenis seragam—termasuk seragam utama (merah-putih/biru-putih), pramuka, dan lainnya—juga harus digratiskan. Ini harus diupayakan secara bertahap agar keadilan sosial dalam pendidikan benar-benar terasa,” ujar Adi Surya dalam keterangannya, Selasa (8/6/2026).

Selain memperluas jenis seragam yang digratiskan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti masalah ketepatan sasaran penerima bantuan. Adi Surya mendesak pemerintah daerah untuk memperbaiki metode kategorisasi siswa tidak mampu.

Menurutnya, mengandalkan data desil kemiskinan yang ada saat ini seringkali tidak akurat dan memicu salah sasaran di lapangan. Pemerintah Kota Tangsel diminta melakukan verifikasi faktual yang mencerminkan kondisi riil di masyarakat.Data desil yang digunakan saat ini dinilai masih bermasalah dan kerap tidak sinkron dengan realitas di lapangan.

Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi riil ekonomi dan tempat tinggal keluarga siswa. Hal ini guna memastikan anggaran daerah benar-benar tersalurkan kepada anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan.

“Jangan sampai siswa yang benar-benar membutuhkan justru terlewat hanya karena kendala administratif data desil yang belum diperbarui. Petugas di lapangan harus melihat kondisi nyata keluarga siswa. Validasi yang kuat adalah kunci agar program yang baik ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” tutup Adi Surya.(Agus).

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bagi Hafidz, Sekolah Gratis Bukan Sekadar Program Pemerintah, Tapi Harapan yang Membuat Mimpinya Tetap Hidup

17 Juli 2026 - 16:41 WIB

Ajak Mahasiswa Adaptasi Zaman, M Sarmuji: Pancasila Harus Ditumbuhkan Lewat AI dan Media Sosial

16 Juli 2026 - 13:44 WIB

Gubernur Andra Soni Tegaskan Program Sekolah Gratis Utamakan Mutu Pendidikan

15 Juli 2026 - 11:05 WIB

Soroti Kesenjangan Biaya, Golkar Ungkap Dana BOS SD Masih Jauh dari Kebutuhan Layak

14 Juli 2026 - 13:05 WIB

Polemik SPMB Banten, Imron : Hak Dasar Warga Masuk Sekolah “Banyak Masalah”

13 Juli 2026 - 15:30 WIB

Kegiatan Andra Soni bersama Forkopimda,dalam Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 di Pendopo Gubernur, (KP3B) Curug, Serang, Rabu (3/6/26).

Gubernur Andra Soni : MTQ Tumbuhkan Kecintaan Al Quran dan Perkuat Persatuan

7 Juli 2026 - 11:31 WIB

Trending di Pendidikan