JAKARTA | TR.CO.ID
Mengawali lembaran tahun 2026, Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) bersama Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) dan Jakarta mengaku gerakan aksi unjukrasa melibatkan sebanyak koalisi 23 organisasi mahasiswa lintas daerah.
Unjukrasa berpusat di Patung Kuda, mereka mendatangi pusat pemerintahan dalam aksi massa pertama di tahun 2026 ini.
Koalisi pemuda itu orasikan, ribuan nyawa yang melayang di Sumatra adalah korban dari Bencana Antropogenik, bencana yang dipicu oleh tangan manusia melalui kebijakan industri ekstraktif yang merusak hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Mereka mengecam keras narasi pemerintah yang ingin terus mengembangkan lahan sawit yang menggerus hutan.
“Negara tidak peka, ada yang menyalahkan hujan, ada yang bilang mencekam di media sosial, menyinggung peran mahasiswa, ada juga bahasa sabotase hingga biadab bagi pencabut baut yang tidak di ketahui siapa dan lainya. tentu sejumlah pernyataan narasi ini adalah kejahatan ekologis dan pengabaian kemanusiaan yang nyata,” tegas Simanjuntak, Ketua Umum GHARIS dan Koordinator Aksi di patung Kuda Jakarta (Senin, 5/1/2026).
Tuntutan “Bersihkan Kabinet” dari Pejabat Inkompeten
Dalam orasinya, Koalisi Jakarta secara spesifik mendesak Presiden untuk segera memecat pejabat yang dianggap gagal dan tidak memiliki sense of crisis.
Di antaranya : Mendagri Tito Karnavian dinilai meremehkan kepastian hukum tata kelola darurat bencana, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga dikritik keras karena lebih memilih dinas ke Rote saat Sumatra dalam kondisi darurat dan mendukung sikap DPR diminta Menhut untuk mundur.
Koalisi Jakarta ini juga menuntut Zulkifli Hasan, untuk bertanggung jawab atas kebijakan pelepasan kawasan hutan di masa lalu dan hadir seolah pahlawan.
Selanjutnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dituding mengelak dengan menyalahkan curah hujan dan membohongi presiden tekait 97% listrik siap dinyalakan. kemudian Kepala BNPB dinilai gagal dalam koordinasi manajemen bencana di lapangan dan lamban.
Pejabat lainnya termasuk dari unsur TNI dan BGN yang dinilai menciptakan polemik dan potensi fitnah di tengah penderitaan rakyat.
“Penegasan hal tersebut di sampaikan oleh
Simanjuntak, Ketum GHARIS kepada Awak Media Koran MERDEKA.
Meskipun duka terdalam dirasakan di Sumatra, aksi ini didukung oleh mahasiswa dari Banten, Jawa, Kalimantan, Sulawesi.
Hal ini dilakukan para mahasiswa untuk meneguhkan semangat kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan membuktikan bahwa ketidakadilan terhadap satu daerah adalah luka bagi seluruh bangsa.
“Kami berdiri di sini untuk memastikan bahwa Sumatera tidak sendirian. Fokus kita adalah musuh bersama, kebijakan yang merusak alam dan mengabaikan nyawa rakyat!” seru Deri Ardiansyah, Ketua Umum HMB Jakarta.
Lebih lanjut Ketum GHARIS Jakarta, Rafi Ammar menyatakan dugaan kuat musibah ini bisa di susul daerah lain.
“Sekarang Sumatera, tapi mungkin besok bisa saja Kalimantan, Papua dan wilayah lainnya. Kita generasi muda tidak mau warisan kekacauan”, Pungkasnya.
Maklumat Tuntutan Koalisi:
Deklarasikan Status Bencana Nasional segera, Moratorium Total izin industri di seluruh hulu DAS Indonesia dan Pecat Pejabat Inkompeten yang terdaftar dalam tuntutan koalisi.
Permintaan Maaf Terbuka dari Presiden atas kegagalan kebijakan ekologis, Restorasi Lingkungan sebagai langkah jangka panjang pencegahan bencana.
Walau demikian adanya, Aksi hari ini ditutup dengan penggalangan dana kemanusiaan di kawasan Patung Kuda Jakarta sebagai bentuk solidaritas nyata mahasiswa bagi para korban di Sumatera.
Gabungan Barusan Solidaritas : DPP GHARIS, Jakarta, HMB Jakarta, DPP Himakotas, IMT Ciputat, KMM Ciputat (Minangkabau), IMPP Jakarta, KPMDB (Brebes), KBM Galuh Jaya, KM Jambi UIN, Forum Mahasiswa Lamongan.
Ikatan Mahasiswa Gresik, PM Kalsel, PM Bekasi, PM Indramayu, Dedikasi Riung Mahasiswa Garut, Permala Jakarta, Himasultra Jakarta, HUPI dan Silaturahmi Mahasiswa Sumatera Selatan (SIMS), Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati (KMSGD) dan BEM STIAMI. (Rhm/Hlm)
