Menu

Mode Gelap
Hotel Santika Premiere Bintaro hadirkan Sensasi Kuliner Lezat di Bulan Mei 2024 Sarwendah Somasi Lima Akun Tik Tok Kevin Sanjaya Mundur dari Pelatnas Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang Shin Tae-yong Siap Perpanjang Kontrak dengan PSSI Hingga 2027

Hukum · 6 Okt 2023 13:48 WIB ·

Menkumham Bahas KUHP Baru


Foto: dok. Kemenkumham Perbesar

Foto: dok. Kemenkumham

JAKARTA | Harian Merdeka

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melakukan working lunch dengan Direktur International Department Reclassering Nederland, Jochum Wilderman di Plataran Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns ini membahas sejumlah isu, khususnya di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Salah satu isu yang dibahas oleh Yasonna adalah terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menyampaikan KUHP yang baru telah memperkenalkan sistem pidana yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif.

“Kami akan menerapkan sanksi pidana alternatif, tidak hanya penjara, tetapi juga berupa denda, kerja sosial, dan pengawasan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).

Yasonna mengatakan hal ini menandai perubahan paradigma hukum yang lebih manusiawi dan bermartabat, dengan kemungkinan adanya pengampunan (pardon) oleh hakim (judicial pardon).

Yasonna juga menyinggung kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia-Belanda di bidang pemasyarakatan. Ia mengapresiasi kerja sama erat yang telah terjalin antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Reclassering Nederland yang didukung oleh Centre for International Law Cooperation (CILC).

“Melalui kerja sama tersebut kami dapat belajar dari pengalaman Anda terkait sanksi (pidana) alternatif, seperti hukuman kerja sosial, lalu pelayanan publik, reintegrasi mantan narapidana, pencegahan dan pengurangan residivisme,” paparnya.

Yasonna juga menuturkan untuk kerja sama selanjutnya, Kemenkumham telah melakukan identifikasi beberapa bidang potensial. Hal ini antara lain peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia dalam isu-isu hukum dan HAM yakni berupa training, short course, scholarship, serta bantuan penyusunan peraturan pelaksanaan sanksi alternatif.(hab/dt/hmi)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

STID pengangkutan Kayu Balok Pelabuhan Belawan, dipertanyakan

7 Mei 2024 - 10:20 WIB

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Perempuan di Dalam Koper

2 Mei 2024 - 10:40 WIB

Sepasang Kekasih Ditetapkan Tersangka Pembuang Jasad Bayi

30 April 2024 - 10:09 WIB

Kerugian Mencapai Rp 1,2 Miliar

27 Maret 2024 - 12:12 WIB

Akibatkan Satu Orang Tewas, Empat Pelaku Tawuran di Duren Sawit Dibekuk Polres Jaktim

18 Maret 2024 - 10:56 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Sarana Rumah Jabatan DPR, Sekjen DPR Indra Iskandar Enam Jam Diperiksa KPK

15 Maret 2024 - 13:18 WIB

Trending di Hukum