JAKARTA | Harian Merdeka
Anggaran Pemilu 2024 telah terserap sebesar Rp23,4 triliun hingga 2 Desember 2023. Angka itu setara dengan 77% dari pagu anggaran pemilu sebesar Rp30,4 triliun.
‘’Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun,’’ tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja pemantauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DKI Jakarta, kemarin.
Ia menyebutkan, belanja ini untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.
“Selain itu dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp 3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu,’’ jelasnya.
Secara nasional hingga 21 Desember 2023, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.796,6 triliun. Angka ini setara dengan 88,3% dari pagu APBN sebesar Rp3.061,2 triliun. Realisasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp771,4 triliun.
‘’Dengan demikian, sebut Sri, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7% dari total pagi’’ ungkapnya.
Untuk kunjungan ke sejumlah KPPN ditujukan untuk memantau kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023. (You/jr)
