JAKARTA | Harian Merdeka
Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 di pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang. Demikian disampaikanlangsung oleh Menteri ATR/BPN Musron Wahid.
Menurutnya, langkah itu dilakukan lantaran presiden memiliki empat kategori PSN. Karena itu, pemerintah akan mengkaji apakah pengembangan PSN PIK2 masuk ke pengelompokan tersebut.
“Kami akan mengkaji (status PSN PIK2). Kajian kami tentunya mengacu pada PSN yang menjadi betul-betul fokus concern-nya Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Nusron, Sabtu (30/11).
Kategori PSN pertama di era Prabowo adalah yang mendukung target swasembada pangan. Kedua, yang mendukung swasembada energi dan nomor tiga adalah penopang hilirisasi.
“Keempat, prioritas Presiden Prabowo adalah proyek ‘giant sea wall’ untuk mengamankan Jakarta dan Pulau Jawa. Nah, apakah ini (proyek PIK2) bisa dimasukkan ke-empat kategori itu atau tidak, kami sedang mengkaji,” ucapnya.
Meski begitu, Nusron menegaskan belum bersikap apakah dirinya bakal memuluskan proyek itu atau tidak. Ia hanya menekankan Kementerian ATR/BPN masih mengkaji permasalahan lahan proyek itu.
“Apakah saya akan memberikan rekomendasi KKPR apa tidak? Boleh gak sesuai (RTRW), sepanjang Menteri ATR/BPN memberikan rekomendasi KKPR. Kami sedang mengkaji, ya kan, apakah kami akan ngasih atau tidak,” kata Nusron.
Diketahui, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menemukan sejumlah pelanggaran dalam proyek PIK2 di pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang. Mulai tidak menaati rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan menabrak konservasi hutan lindung.
“Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK2, tapi hanya 1.700 (1.755 hektare, Red). Bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata, coastland, jadi kayak wisata pantai itu, ‘tropical coastland’,” ujar Nusron, dikutip rri co id, Sabtu (30/11).
Nusron menekankan tugas Kementerian ATR/BPN adalah memastikan apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan RTRW atau belum. Jika sejalan, pihaknya bakal mengeluarkan surat rekomendasi.
Ternyata, Nusron mengaku menemukan sejumlah pelanggaran dalam proyek tersebut. Pertama, ‘tropical coastland’ tidak menaati RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.
“Kemudian (pelanggaran, Red) yang kedua, dari 1.700 (1.755 hektare) kan kawasannya itu lokasinya. 1.500 hektare-nya adalah kawasan hutan lindung,” ucap Nusron. (jr)
