Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Pendidikan · 8 Jun 2026 09:57 WIB ·

Wakil Ketua MPR Lestari Ingatkan Pemerintah Upaya Atasi Angka Putus Sekolah Akibat Gejolak Ekonomi


Wakil Ketua MPR Lestari Ingatkan Pemerintah Upaya Atasi Angka Putus Sekolah Akibat Gejolak Ekonomi Perbesar

JAKARTA I Harian Merdeka

Perlu peningkatkan upaya mengatasi angka putus sekolah akibat gejolak ekonomi global.

“Dampak gejolak ekonomi global berpotensi memperlemah daya beli keluarga dan mengancam akses anak terhadap pendidikan. Upaya untuk mengantisipasi potensi peningkatan angka putus sekolah harus segera dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat beberapa waktu lalu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Rabu (3/6), menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 atau PP ATS.

PP tersebut menargetkan penyelesaian permasalahan 645 ribu ATS hingga 2045.

Berdasarkan data Kemendikdasmen per 1 April 2026, jumlah ATS di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Rinciannya, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mencatat sekitar 76% anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.

Kondisi tersebut, ujar Lestari, harus segera direspon dengan langkah segera dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan memanfaatkan data terkini yang akurat.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi langkah Pemerintah menyediakan layanan pendidikan mulai dari sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta pendidikan inklusif berbasis masyarakat yang bertujuan mempermudah akses belajar bagi generasi penerus bangsa.

“Kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah benar-benar dapat mengenyam pendidikan harus mampu diwujudkan,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak para pemangku kepentingan, dinas pendidikan hingga kepala desa, mewujudkan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat dengan langkah-langkah yang akuntabel dan tepat sasaran.

“Sekarang, saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” pungkas Rerie.(Agus).

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bagi Hafidz, Sekolah Gratis Bukan Sekadar Program Pemerintah, Tapi Harapan yang Membuat Mimpinya Tetap Hidup

17 Juli 2026 - 16:41 WIB

Ajak Mahasiswa Adaptasi Zaman, M Sarmuji: Pancasila Harus Ditumbuhkan Lewat AI dan Media Sosial

16 Juli 2026 - 13:44 WIB

Gubernur Andra Soni Tegaskan Program Sekolah Gratis Utamakan Mutu Pendidikan

15 Juli 2026 - 11:05 WIB

Soroti Kesenjangan Biaya, Golkar Ungkap Dana BOS SD Masih Jauh dari Kebutuhan Layak

14 Juli 2026 - 13:05 WIB

Polemik SPMB Banten, Imron : Hak Dasar Warga Masuk Sekolah “Banyak Masalah”

13 Juli 2026 - 15:30 WIB

Kegiatan Andra Soni bersama Forkopimda,dalam Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 di Pendopo Gubernur, (KP3B) Curug, Serang, Rabu (3/6/26).

Gubernur Andra Soni : MTQ Tumbuhkan Kecintaan Al Quran dan Perkuat Persatuan

7 Juli 2026 - 11:31 WIB

Trending di Pendidikan