Menu

Mode Gelap
Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi Isra Miraj Jadi Momentum Pertobatan Ekoteologis, Menag Ajak Umat Berhenti Merusak Alam

Politik · 24 Okt 2023 20:21 WIB ·

Keanggotaan Gibran Dicabut Otomatis


Ketua Badan Kehormatan DPP PDI-Perjuangan, Komarudin Watubun Perbesar

Ketua Badan Kehormatan DPP PDI-Perjuangan, Komarudin Watubun

JAKARTA | Harian Merdeka

Ketua Badan Kehormatan DPP PDI-Perjuangan, Komarudin Watubun menyebut bahwa keanggotaan Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai sudah otomatis dicabut.

Komar menegaskan bahwa soal pencabutan keanggotaan ini akan secara otomatis berlaku apabila Gibran benar-benar didaftarkan sebagai Bacawapres Prabowo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya.

“Jadi kalau dia sudah memiliki mendaftarkan diri pasangan dengan Pak Prabowo ya sudah (otomatis) kehilangan keanggotaannya di PDIP,” kata Komar kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).

Dia menegaskan bahwa sikap ini untuk mempertegas jika PDIP tidak akan bermain politik dua kaki dalam setiap kontestasi politik. Hal ini tentu yang selalu diingatkan oleh Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

“Apalagi calon pemimpin kan harus memberi contoh tauladan toh,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dari PDIP Sunanto menyebut Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih menjadi kader PDIP.

Ia menyebut Gibran baru keluar setelah otomatis menerima pinangan dari pasangan calon presiden lain yang dalam hal ini Prabowo Subianto.

“Selama ini belum ada (sidang kode etik) karena cawapres orang lain belum didaftarkan. Jadi secara otomatis (dipecat) itu kalau sudah didaftarkan. Jangan-jangan enggak jadi karena dunia politik kaya kemarin satu menit saja bisa sudah berganti,” kata Sunanto di Media Center TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Meski demikian, Politikus PDIP itu juga meminta agar Gibran sendiri yang menentukan posisinya sebagai kader PDIP. Ia pun meminta Gibran menunjukan etika politiknya sebagai kader PDIP agar tidak dianggap berdiri pada dua kaki.

“Jadi tidak abu-abu, kalau nunggu dipecat ntar merasa terzolimi padahal ada aturan main yang sudah harus kami jalankan,” tuturnya.

Sunanto menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah berkomunikasi dengan Gibran. Kendati demikian ia tidak merinci bagaimana hasil komunikasi keduanya.

“Komunikasinya selalu kami panggil lah, sebagai kader kami sudah ketemu mbak puan, pak sekjen, kami belum paham sejauh mana komunikasinya tapi biasanya PDIP kalau sudah ini, satu dia mengundurkan diri kedua dia dipecat dengan tidak hormat,” tutupnya.

Senada, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Benny Rhamdani masih berharap Gibran Rakabuming Raka akan tetap dalam barisan pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Sepanjang belum mendaftar resmi ya kami TPN tetap berharap dan berpikir hingga hari ini mas Gibran bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” kata Benny.

Apalagi, kata dia, selama ini pencalonan Gibran sebagai Bacawapres hanya baru pernyataan yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto bersama partai politik pendukungnya saja.

Dia tak melihat kehadiran Gibran dalam posisi pengumuman namanya sebagai calon pendamping Prabowo Subianto. Oleh karenanya, Benny mengaku tak ingin berkomentar banyak perihal pencalonan Gibran tersebut.

“Kita tunggu saja, kita tunggu saja. Kita nggak bisa berkomentar lebih sampai apa benar deklarasi bersama di mana mas Gibran (hadir), apa benar nanti Prabowo dan Gibran secara resmi mendaftar,” ujarnya.(hab)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Polemik Dugaan Penghinaan Mahasiswa, Desakan Copot Waka BGN Menguat

18 Februari 2026 - 15:49 WIB

Agenda Diplomasi di AS, Prabowo Bertemu Trump Bahas Kolaborasi Dua Negara

18 Februari 2026 - 13:56 WIB

Survei Indikator Politik: Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tembus 95,5 Persen

18 Februari 2026 - 13:38 WIB

Denny Charter: KKN Tak Lagi Tersembunyi, Kini Jadi Mekanisme Legal

18 Februari 2026 - 13:19 WIB

Masuk Tahun Kedua, Mualem–Dek Fad Didesak Rombak Birokrasi Aceh

18 Februari 2026 - 13:05 WIB

ICW Ingatkan Publik soal Riwayat Pelemahan UU KPK di Era Jokowi

18 Februari 2026 - 13:03 WIB

Trending di Politik