JAKARTA | Harian Merdeka
Kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendapat rapor merah dari kalangan aktivis pemuda. Koordinator Paguyuban Sunda Muda (PSM), Agus Syafrudin, mendesak Presiden untuk segera melakukan evaluasi total hingga langkah reshuffle terhadap nakhoda Kementerian Pariwisata tersebut.
Tuntutan ini merupakan buntut dari insiden memalukan dalam Rapat Kerja antara Kementerian Pariwisata dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (1/4/2026), di mana data anggaran yang dipaparkan kementerian ditemukan tidak sinkron dan memicu kemarahan legislatif.
Kegagalan Manajerial dan Data yang Tidak Eksak
Agus Syafrudin menilai, ketidakmampuan Menteri Widiyanti dalam menjelaskan angka transfer ke daerah sebesar Rp5,7 miliar adalah bukti nyata lemahnya penguasaan manajerial di internal kementerian.
”Sangat memprihatinkan ketika seorang Menteri gagap menjelaskan angka di depan wakil rakyat. Pengelolaan keuangan negara itu bukan soal kira-kira, tapi harus eksak. Jika data dasar saja berantakan, bagaimana kita bisa berharap sektor pariwisata kita akan maju?” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Menurut Agus, situasi canggung saat jajaran biro perencanaan kementerian tidak mampu membela data pimpinannya menunjukkan adanya koordinasi internal yang lumpuh. Hal ini, menurutnya, berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan anggaran atau setidaknya menunjukkan ketidakseriusan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan.
Viral dan Kehilangan Kepercayaan Publik
Potongan video rapat yang memperlihatkan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, mencecar Menteri Widiyanti kini tengah viral di media sosial. Agus menyebut fenomena ini sebagai bukti bahwa publik sudah kehilangan kepercayaan terhadap kompetensi sang Menteri.
”masyarakat tidak butuh menteri yang hanya sekadar seremonial. Rakyat butuh menteri yang paham substansi dan akuntabel. Video viral saat RDP dengan DPR RI itu adalah potret nyata kegagalan koordinasi di tubuh Kementerian Pariwisata,” tegas Agus.
Desakan Reshuffle: Jangan Bebani Presiden
PSM menekankan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang krusial. Membiarkan posisi menteri diisi oleh sosok yang dianggap tidak siap secara administratif dan substantif dinilai hanya akan membebani kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Poin-poin kritik PSM terhadap kinerja Kementerian Pariwisata:
- Ketidaksiapan Data: Laporan anggaran yang tidak diverifikasi menunjukkan lemahnya pengawasan internal.
- Komunikasi Lemah: Jawaban yang ragu-ragu di forum resmi mencederai marwah kementerian.
- Urgensi Akuntabilitas: Ketidakjelasan selisih anggaran berisiko menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan dana publik.
”Kami meminta Presiden mengambil langkah tegas. Jangan sampai sektor pariwisata kita stagnan hanya karena dipimpin oleh sosok yang tidak menguasai lapangan. Reshuffle adalah jalan keluar logis sebelum kerusakan di sektor ini semakin meluas,” pungkas Agus Syafrudin. (Egi)
