JAKARTA | Harian Merdeka
Deklarasi Partai Gema Bangsa resmi digelar di Jakarta. Menandai kehadiran kekuatan politik baru yang mengusung visi Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.
Selain itu, Ketua Panitia Deklarasi, Joko Nugroho, menjelaskan bahwa deklarasi ini menandai Gerakan Mandiri Bangsa, gerakan politik yang bertujuan mewujudkan Indonesia mandiri, berdaulat dalam politik, ekonomi, dan pembangunan nasional.
Kemudian, Panitia akan menggelar kegiatan deklarasi resmi di Jakarta pada Sabtu (17/1/2026).
Satu tahun sejak peluncuran awal pada 17 Januari 2025, pengurus partai telah membangun struktur penuh di seluruh Indonesia. Saat ini, mereka mengelola 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota.
Selanjutnya, Partai Gema Bangsa menetapkan tiga visi utama: Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.
Pertama, visi Indonesia Mandiri menekankan bahwa bangsa harus mampu mengelola sumber daya sendiri dan bebas dari dominasi asing. Joko menegaskan bahwa kemandirian mencakup ekonomi dan politik, sehingga petani, nelayan, serta pelaku UMKM memiliki kedaulatan atas penghidupan dan pasar mereka.
Sementara itu, visi Desentralisasi Politik mendorong pembangunan demokrasi dari daerah. Partai menekankan bahwa demokrasi yang kuat lahir dari kewenangan politik di daerah, bukan dari pusat yang sentralistik dan elitis.
Terakhir, visi Indonesia Reborn mengajak pembaruan tata kelola politik dan pembangunan nasional. Partai ingin meninggalkan pola lama yang tidak relevan dan membangun politik bermoral, kekuasaan yang melayani, pembangunan berkelanjutan, serta memberi ruang bagi generasi muda sebagai pelaku perubahan.
Deklarasi ini dihadiri Dewan Pimpinan Pusat, perwakilan 38 DPW, dan 514 DPD. Selain itu, panitia juga mengundang pejabat negara, tokoh publik, pimpinan partai politik, akademisi, mahasiswa, petani, nelayan, dan buruh.
Dengan deklarasi ini, Partai Gema Bangsa menegaskan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia.(kay/tfk)
