JAKARTA | Harian Merdeka
Di tengah sorotan publik terhadap anggaran raksasa program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah temuan mengejutkan kembali menggoncang integritas Badan Gizi Nasional (BGN). Kali ini, bukan soal menu makanan atau armada logistik, melainkan pengadaan perangkat kantor berupa printer canggih HP OfficeJet Pro 9730 A3 yang diduga menjadi ajang “bancakan” anggaran dengan indikasi mark-up yang sangat fantastis.
Kemewahan di Tengah Ketidakpastian TKDN
Printer HP OfficeJet Pro 9730 dikenal sebagai perangkat premium asal Palo Alto, Amerika Serikat, yang memiliki fitur cetak duplex otomatis dan konektivitas WiFi dual-band. Namun, di balik kecanggihannya, masyarakat mempertanyakan urgensi pengadaan barang impor ini. Di saat pemerintah menggembar-gemborkan penggunaan produk dalam negeri, status Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) printer ini masih menjadi “bola liar” yang tidak jelas rimbanya.
Ironisnya, perangkat ini didistribusikan secara masif dari Sabang hingga Merauke untuk mendukung Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Pertanyaannya: Apakah efisiensi operasional harus dibayar dengan pengabaian terhadap semangat kedaulatan industri lokal?
Bedah Angka: Logika Eceran vs Harga Borongan Pemerintah
Skandal ini mencuat setelah Surat Pesanan Elektronik (SPE) bocor ke ruang publik. Dokumen tersebut mengungkap pembelian 500 unit printer kepada PT Eureka Indotama Perkasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dohardo Pakpahan.
Harga yang dipatok dalam SPE tersebut mencapai Rp11.900.000 (termasuk PPN) per unit, yang sudah mencakup tambahan satu set tinta dan garansi tiga tahun. Sekilas, angka ini tampak wajar bagi mata awam. Namun, hasil investigasi mandiri masyarakat di berbagai marketplace (Tokopedia, Shopee, Blibli) justru menampar logika sehat:
Harga Retail Tertinggi: Unit printer, tambahan tinta, dan biaya perpanjangan garansi (extended warranty) jika ditotal secara eceran hanya menyentuh angka Rp9,4 juta – Rp9,6 juta.
Kejanggalan Harga Partai Besar: Secara teori ekonomi, pembelian 500 unit (bahkan ribuan untuk seluruh Indonesia) seharusnya mendapatkan harga jauh di bawah harga eceran “ibu-ibu butik” atau “arsitek pribadi”. Namun, BGN justru membayar 19% lebih mahal dari harga eceran tertinggi di mall-mall Jakarta.
Indikasi Mark-Up 100% dan “Settingan” Vendor?
Temuan yang lebih gelap mengindikasikan adanya “main mata” antara pihak pabrikan dan pemenang tender. Muncul dugaan kuat bahwa harga modal sebenarnya bagi penyedia setelah mendapatkan dukungan khusus dari prinsipal (gratis tinta dan garansi) hanya berada di kisaran Rp6 juta-an.
Jika angka ini benar, maka potensi keuntungan penyedia mencapai 44% hingga 78% dari modal. Bahkan, jika variabel restitusi pajak dimasukkan, potensi kerugian negara akibat mark-up ini disinyalir mencapai 100%.
Masyarakat kini mencium aroma busuk bahwa pengadaan ini telah “disetting” sejak awal untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.
Menanti Taji Kejaksaan Agung dan DPR
“Ini bukan sekadar masalah printer, ini soal bagaimana uang pajak rakyat dikelola. Mengapa harga borongan pemerintah bisa lebih mahal dari harga toko kelontong?” ungkap Mukhsin Nasir yang memantau kasus ini.
Atas temuan ini, publik mendesak dilakukan Audit Forensik menyeluruh dan Audit Pajak intens terhadap para pemenang SPE. Tak hanya berhenti di media sosial, laporan resmi juga tengah dilayangkan NGO dan Mahasiswa untuk dilayangkan ke Kejaksaan Agung dan DPR RI.
Mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia Raya dan Forum Aksi Mahasiswa dikabrkan bakal menggelar aksi demonstrasi di BGN selepas mereka membuat laporan ke Kejaksaan Agung.
“BGN harus dievaluasi total pengnggaran dan belanja BGN kelewat ugal-ugalan mulai dari kaos kaki hingga printer, kami berencana akan melaporkan dugaan kebocoran anggaran di BGN ini ke Kejaksaan Agung dan menggelar aksi demoantrasi di kantor BGN” ungkap Adiem.
Daftar Perusahaan Pemenang Tender Orinter di BGN
KATA SUHU KITA Rp. 5,950 M
ARRAHJI BUSSINESS Rp. 5,950 M
CEMERLANG DATA TEKNOLOGI Rp. 2,970 M
ALE TEKNO KOMPUTER Rp. 5,950 M
MULTI DIMENSI TEKNOLOGI Rp. 5,950 M
EUREKA INDOTAMA PERKASA Rp. 5,950 M
SAKTI KARUNIA UNITEK Rp. 5,950 M
BEOTHERSINDO SOUDARA MAS Rp. 5,950 M
MAZAYA SEJAHTERA PERDANA Rp. 5, 950 M
INTISOF DATAKOM INDONESIA Rp. 2,975 M
SUMBER DIGITAL INDONESIA Rp. 5,950 M
GENERASI MANDIRI TEKNOLOGI
TINGGIRINDO JAYA PERKASA Rp. Rp. 1,484 M
(Egi)
