Menu

Mode Gelap
Helmy Halim, Balon Walikota Tangerang Asal Demokrat : Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan Pengurus HNSI Sumut Dan Jajarannya Audiensi Ke Ditpolairud Poldasu Maesyal Rasyid Hadiri Pengajian Akbar dan Pengukuhan Ranting Desa Muslimat NU Kecamatan Teluknaga DPC HNSI Medan Bersama PT Musim Mas Melakukan Reboisasi Bibir Pantai Wilayah Belawan Polsek Teluknaga Amankan Penjual Obat Tramadol

Politik · 18 Okt 2023 00:27 WIB ·

Pengamat: Putusan MK Merupakan Politik Kepentingan Dinasti Jokowi


Pengamat: Putusan MK Merupakan Politik Kepentingan Dinasti Jokowi Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana menolak dan mengabulkan sebagian judicial review tentang batas usia Capres dan Cawapres dinilai sarat akan kepentingan dinasti Joko Widodo.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Saiful Huda Ems menegaskan diakhir kepemimpinan Jokowi telah merusak dua lembaga terhormat.

“Dua lembaga itu telah dirusak oleh pemerintah Jokowi diakhir masa periode keduanya. Setelah UU KPK dilemahkan, hari ini giliran MK kehormatannya dihancur leburkan hanya ingin mengokohkan politik dinastinya,” ungkapnya kepada bantenraya.co, Selasa (17/10/23).

Saiful menyampaikan meskipun usia minimal Capres dan Cawapres tetap 40 tahun, namun MK memberi syarat lain yakni pernah menjabat sebagai Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilu.

“Meskipun putra sulung Jokowi (Gibran Rakabuming Raka – red) usianya belum mencapai 40 tahun, namun karena ia sedang menjabat kepala daerah, maka ia boleh menjadi calon presiden atau wakil presiden,” katanya.

Ia menekankan jika MK telah keluar dari tugas dan fungsinya. Persoalan batas usia Capres dan Cawapres menjadi kewenangan Eksekutif dan Legislatif.

“Jika MK turut campur dalam persoalan UU ini, maka MK telah berubah menjadi Mahkamah Adi Kuasa,” tutur Saiful yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman pada 1991-1995.

Lanjut Pria yang pernah menyatakan perang politik total melawan Orde Baru ini mengatakan jika putusan MK telah keluar dari jatidirinya sebagai lembaga terhormat.

“Keputusan MK soal batas usia Capres/Cawapres ini dikatakan sangat aneh, misterius dan berubah sangat cepat setelah kehadiran ketua MK,” ujarnya.

Saiful menerangkan jika sebelumnya Ketua MK sering tidak hadir dalam rapat-rapat pembahasan soal batas usia Capres dan Cawapres.

“Hakim-hakim MK dalam rapat-rapat sebelumnya juga lebih banyak menolak, namun di detik-detik akhir berbalik 180 derajat dengan keputusan setuju meski sebagaian,” tutupnya.(arw)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Helmy Halim, Balon Walikota Tangerang Asal Demokrat : Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan

20 Juli 2024 - 15:07 WIB

Bacagub Airin Ziarah ke Pendiri Matla’ul Anwar

19 Juli 2024 - 10:40 WIB

Survei RCS, Intan Penentu Kemenangan di Pilkada

18 Juli 2024 - 11:11 WIB

PKB Yakini Tidak Akan Muncul Lagi Isu Politik Identitas di Pilkada DKI

18 Juli 2024 - 10:40 WIB

Dua Parpol Deklarasi Dukung Isro-Uyun di Pilkada

18 Juli 2024 - 10:31 WIB

Pengganti Plt Kominfo Segera Diumumkan

17 Juli 2024 - 11:18 WIB

Trending di Politik