JAKARTA I Harian Merdeka
Kebijakan pengadaan puluhan ribu motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berubah menjadi simbol kemarahan publik. Di tengah klaim efisiensi anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto, realitas yang muncul justru memperlihatkan wajah kebijakan yang dinilai jauh dari keadilan sosial.
Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, melontarkan kritik keras dan tanpa kompromi. Ia menyebut narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah sebagai kebohongan publik yang dipertontonkan secara terang-terangan.
“Ini bukan lagi soal salah prioritas, ini soal pengkhianatan terhadap rasa keadilan rakyat. Pemerintah bicara efisiensi, tapi yang terjadi justru pemborosan yang dilegalkan,” tegas Adi.
Menurutnya, di saat jutaan guru honorer hidup dalam tekanan ekonomi—dengan upah rendah, tanpa kepastian status, dan minim perlindungan—negara justru memilih menghamburkan anggaran untuk proyek yang tidak memiliki urgensi langsung bagi rakyat.
“Guru honorer dipaksa bertahan dengan penghasilan yang bahkan tak cukup untuk hidup layak. Tapi negara dengan enteng mengalokasikan dana besar untuk motor listrik. Ini bukan sekadar ironi, ini bentuk ketidakpedulian yang brutal,” ujarnya.
Adi juga menilai program MBG telah kehilangan arah dan substansi. Program yang semestinya fokus pada pemenuhan gizi anak bangsa kini berubah menjadi ladang proyek yang sarat kepentingan dan jauh dari tujuan awal.
“MBG hari ini bukan lagi program rakyat, tapi program proyek. Dari dugaan keracunan makanan yang belum tuntas, hingga pengadaan yang tidak relevan—semuanya menunjukkan kegagalan total dalam perencanaan dan pengawasan,” katanya.
Ia bahkan menyinggung adanya indikasi kuat pemborosan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam pandangannya, kebijakan semacam ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan bagaimana anggaran negara dijauhkan dari rakyat yang paling membutuhkan dan diarahkan ke proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya. Ini pola yang harus dilawan,” lanjutnya.
Dengan nada tegas, BaraNusa menyerukan penghentian total program MBG. Adi menilai tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan program yang dinilai gagal sejak perencanaan hingga implementasi.
“Bubarkan MBG. Jangan paksa rakyat menerima kebijakan yang jelas-jelas menyakiti mereka. Negara harus berhenti memproduksi kebijakan yang mencederai akal sehat dan rasa keadilan,” pungkasnya.
Kritik tajam ini menambah tekanan terhadap pemerintah di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap arah kebijakan anggaran. Di saat rakyat menuntut keberpihakan nyata, kebijakan seperti ini justru mempertegas jurang antara janji politik dan kenyataan di lapangan.(Agus).
