JAKARTA | Harian Merdeka
Setelah Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) baru saja disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI bersama Pemerintah, sejumlah elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat di berbagai daerah seperti Surabaya, Blitar, dan Malang mulai menunjukkan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, judicial review atas undang-undang ini telah diajukan oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi.
Tanggapan tersebut datang langsung dari Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang dalam pernyataannya mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum mempelajari lebih dalam isi dari Undang-Undang tersebut.
“Pertama, (UU TNI) ini baru selesai disahkan, dan penomorannya pun baru selesai. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya. Apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai? Apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan? Apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan?” ungkap Puan dalam sesi doorstop media usai menutup Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/3/25).
Menurut Puan, jika setelah mempelajari UU tersebut masyarakat merasa ada yang tidak sesuai dengan harapan, barulah mereka dapat melakukan tindakan protes. Namun, ia menekankan pentingnya untuk membaca dan memahami seluruh isi RUU TNI terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kritik.
“Jadi kalau kemarin yang beredar ini memang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang memang harus diprotes. Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu,” lanjutnya.
Puan juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketenangan dan kedamaian, mengingat saat ini bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Marilah kita sama-sama menahan diri, menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai sampai selesai,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Puan mengingatkan pentingnya saling menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Ia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan menghindari provokasi atau tindakan kekerasan dalam setiap unjuk rasa yang digelar.
“Jadi ya tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong baca kan sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca di publik. Udah ada, memang sempat ada masalah tapi sudah. Coba tolong baca,” pungkasnya. (fj/mas/dam)
