JAKARTA | Harian Merdeka
Dalam diskusi bertajuk “Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia” di Jakarta, yang digelar kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, memaparkan sejumlah nilai strategis Indonesia dalam posisi geopolitik global.
Pertama, kata dia, Indonesia memiliki nilai strategi dalam hal jumlah penduduk yang besar baik secara regional maupun global.
“Kita adalah penduduk terbesar nomor empat setelah China, India, Amerika dan Indonesia. Populasi di kawasan Asia Tenggara, 63 persen itu ada di Indonesia,” kata Bahlil.
Dia lantas menyebut nilai strategi Indonesia lainnya ialah menyangkut ekonomi, di mana Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara satu-satunya yang masuk dalam Group of Twenty (G20).
“Dengan GDP (gross domestic product) kita sekarang nomor 16 di negara G20. Artinya, ekonomi kita besar,” ujarnya.
Selain modal sumber daya manusia (SDM) yang besar, Bahlil menuturkan Indonesia juga memiliki nilai strategi dalam hal modal sumber daya alam (SDA) yang besar dengan kekayaan komoditas mineral yang dilirik dunia.
“Total cadangan nikel dunia 43 persen itu ada di Indonesia, dan ketika orang bicara tentang green energy, green industry, ketika orang bicara tentang mobil listrik, maka komponennya itu ada sekitar empat; nikel, kobalt, mangan, dan lithium; dan Indonesia punya tiga (komponen tersebut), satu aja enggak punya, lithium,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Indonesia memiliki nilai strategi yang menjanjikan dalam hal energi hijau atau energi baru dan terbarukan.
“Di kawasan Asia Tenggara, di Indonesia paling banyak, dan kita mempunyai CCS (carbon capture storage). CCS ini untuk menangkap CO2 ke eks sumur-sumur minyak. Nah, negara tetangga enggak punya,” katanya.
Untuk itu, Bahlil menyebut dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang kian dinamis maka dia Indonesia perlu mengambil langkah cerdas dan cerdik.
“Geopolitik ini mau tidak mau memaksakan negara kita harus berpikir cerdas dan cerdik,” ucapnya.
Sebab, sambung dia, banyak negara yang mulai memikirkan bagaimana menyelamatkan kepentingan domestiknya di tengah berbagai konsensus global yang tak lagi bisa digantungkan.
“Kalau kita ingin mengamankan kepentingan negara kita, tujuan negara kita ini kan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terwujud masyarakat adil dan makmur, kesetaraan, kuncinya ini bicara ekonomi,” kata dia.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, hingga anggota Komisi VI DPR RI Sarmuji dan anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin.(JR)
