JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah menyelenggarakan rapat pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat membahas berbagai persoalan lintas kementerian dan lembaga. Rapat dihadiri perwakilan dari tiga kementerian koordinator dan 13 K/L dalam Kabinet Merah Putih.
Pemerintah menyelenggarakan rapat pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat membahas berbagai persoalan lintas kementerian dan lembaga. Rapat dihadiri perwakilan dari tiga kementerian koordinator dan 13 K/L dalam Kabinet Merah Putih.
Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, sejumlah hal yang dibahas dalam rapat itu, terutama 19 SOP kesehatan, penyusunan menu dan pelaksanaan distribusi MBG balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta penyusunan kelompok kerja penyiapan bahan baku program MBG.
“Untuk melaksanakan program utama pemerintah ini, jujur, kami BGN tidak bisa berdiri sendiri karena terlalu besar anggarannya dan banyak hal yang berkaitan dengannya,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dikutip detikcom, Minggu (9/11).
Dalam rapat itu, lanjut Nanik Sudaryati, juga diputuskan pada Rapat Tim Koordinasi terutama struktur koordinator pelaksanaan MBG di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berikut nomenklaturnya. Terkait pelaksanaannya kini sedang dibahas BGN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Mendagri menyiapkan kantor. Nama kantor akan mengikuti arahan Menpan-RB, sedangkan BGN menyiapkan anggaran,” ujar Nanik.
Selain itu, Nanik memaparkan persoalan pasokan bahan pangan untuk pelaksanaan program MBG. Dengan permintaan bahan pangan dari 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan penerima manfaat mencapai 40 juta orang, diakui menyebabkan kenaikan harga ayam, telur, hingga beberapa jenis sayuran dan buah.
“Kalau tidak segera diantisipasi, yang akan meledak adalah soal penyediaan bahan baku,” ujarnya.
Menurut Nanik, semua K/L harus ikut terlibat dalam mengantisipasi persoalan pasokan bahan pangan. Apalagi bulan depan akan bersamaan dengan Hari Natal-Tahun Baru, serta Ramadhan dan Lebaran pada bulan selanjutnya.
“Tidak masalah jika kemudian BKKBN memerintahkan kader Posyandu untuk beternak ayam, atau menanami pekarangannya dengan sayuran, pisang, buah-buahan dan sebagainya,” ujarnya.
Nanik lalu mengungkap kerja sama BGN dengan TNI AD dan Kementerian Koperasi. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan Kodim-Kodim untuk beternak ayam petelur dan memerintahkan penanaman lahan milik TNI AD dengan tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan. (jr)
