SEMARANG | Harian Merdeka
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyoroti persoalan rendahnya serapan gula rakyat oleh pabrik dalam kunjungan kerja reses ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025). Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa pihaknya berpihak pada petani tebu rakyat dalam menyikapi persoalan tersebut, termasuk isu kebocoran gula rafinasi yang dinilai terus berulang.
“Serapan tebu rakyat harus maksimal. Dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memang ada pergerakan lebih baik, meskipun belum optimal. Sementara kebocoran gula rafinasi sangat merugikan,” ujar Anggia, dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (11/12/2025).
Anggia, politisi Fraksi PKB, menyebut bahwa penyelesaian masalah serapan gula harus dilakukan hingga ke akar. Ia menilai persoalan tersebut kerap dianggap tuntas, namun tetap kembali muncul dari waktu ke waktu.
“Kami perlu mengadakan rapat lanjutan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ID Food, serta PTPN III untuk mencari solusi menyeluruh agar tata niaga gula lebih tertib,” tegasnya.
Selain soal serapan gula, Komisi VI juga menyoroti pengembangan lahan tebu di Jawa Tengah yang dinilai belum berjalan maksimal. Menurut Anggia, beberapa opsi tengah dikaji, di antaranya pemanfaatan lahan rakyat, perluasan lahan oleh PTPN, serta ekstensifikasi ke luar Pulau Jawa.
Ia turut mendorong penerapan metode bongkar ratoon sebagai salah satu cara meningkatkan rendemen tebu. “Bongkar ratoon itu menarik, tetapi banyak petani menganggapnya memakan waktu. Padahal tanpa itu, rendemennya sangat rendah,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Anggia juga menyinggung wacana pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat sektor pangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa kajian pendanaan sedang dilakukan oleh PT Danantara Asset Management (Persero).
“Dana Rp20 triliun itu masih dalam proses kajian untuk menentukan skemanya. Namun tujuannya jelas, memperkuat MBG sebagai sumber protein yang paling visibel sekaligus mengangkat peternak rakyat,” kata Anggia.
Komisi VI menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu pangan, tata niaga gula, serta kesejahteraan petani dan peternak melalui pertemuan lanjutan dengan kementerian dan BUMN terkait.(Fj)
