JAKARTA | Harian Merdeka
Partai Demokrat akhirnya mengambil sikap mengikuti Presiden terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD setelah sebelumnya tidak langsung menyatakan dukungan ketika sejumlah partai koalisi menyatakan persetujuan terbuka.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai sikap tersebut lahir dari pertimbangan politik internal yang matang. Menurutnya, Demokrat sejak awal berada dalam posisi dilematis.
“Kalau saya baca, mengapa Demokrat tidak langsung mendukung wacana Pilkada melalui DPRD kemarin, saat Golkar, Gerindra, PKB dan PAN menyatakan dukungan langsung, karena Demokrat mempertimbangkan efek timbal balik terhadap partainya jika langsung mendukung Pilkada melalui DPRD tersebut,” kata Iwan Setiawan, Jumat (9/2026).
Menurutnya, Demokrat tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik yang pernah diambil pada 2014 lalu. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu yang membatalkan perubahan sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD di tengah gelombang penolakan publik.
“Demokrat akan dinilai publik tidak konsisten dan tidak bisa mempertahankan apa yang diputuskan Pak SBY pada saat itu. Apalagi SBY masih menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” jelasnya.
Pertimbangan elektoral juga menjadi faktor penting dalam pengambilan sikap.
“Intinya, Demokrat takut kehilangan pemilih dan suara di 2029 mendatang,” ujarnya menegaskan.
Namun demikian, Demokrat disebut tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti arus besar koalisi Merah Putih. Narasumber menilai langkah tersebut sebagai pilihan realistis.
“Langkah realistis yang harus diambil oleh Demokrat saat ini adalah mengikut arus koalisi bersama partai anggota koalisi Merah Putih lainnya,” katanya.
Ia juga menilai Demokrat telah membaca sinyal politik dari Presiden Prabowo Subianto.
“Demokrat juga sudah membaca sinyal bahwa wacana ini juga merupakan keinginan dari Presiden Prabowo,” ujarnya.
Jika tidak mengikuti arah tersebut, Demokrat dinilai akan menanggung risiko politik yang besar.
“Jika tidak, Demokrat menurut saya harus membayar mahal dengan dikucilkan dari koalisi, ruang gerak partai terbatas dan yang paling buruk adalah keluar dari koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini,”ungkapnya.
Dampak politik tersebut disebut tidak hanya berpengaruh pada partai, tetapi juga pada masa depan kepemimpinan nasional Demokrat.
“Hal ini akan lebih buruk efeknya terhadap Partai Demokrat dan Ketua Umumnya AHY, peluang untuk jadi cawapres di 2029 juga bisa tertutup dan hanya gigit jari,” ujarnya.
Meski menyatakan mengikuti Presiden, Demokrat memilih diksi politik yang dinilai aman.
“Demokrat masih memilih diksi politik diplomatis bahwa mereka ikut Presiden soal Pilkada melalui DPRD,” beber Iwan.
Menurutnya, sikap tersebut menyimpan ruang manuver politik ke depan. “Ini seakan menyiratkan bahwa Demokrat tidak ikut-ikutan partai lain yang menginisiasi wacana tersebut seperti Golkar,” ujarnya.
Iwan menambahkan, sikap itu memungkinkan Demokrat menjaga posisi politik jika terjadi perubahan arah kebijakan.
“Karena jika suatu saat terjadi penolakan besar terhadap perubahan sistem Pilkada ini, dan Presiden mengambil langkah seperti yang diambil SBY pada tahun 2014 lalu, Demokrat masih bisa menyelamatkan mukanya,” pungkasnya.(Agus).
