JAKARTA | Harian Merdeka
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyambut positif keputusan pemerintah menaikkan anggaran riset nasional dari sekitar Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun dalam APBN 2026. Meski demikian, ia menegaskan tambahan anggaran tersebut harus diarahkan secara jelas dan terukur, terutama untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
Menurut Arzeti, kenaikan anggaran riset menjadi momentum strategis untuk menjawab berbagai persoalan kesehatan di Indonesia, mulai dari tingginya beban penyakit menular dan tidak menular, ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah, hingga ketergantungan pada produk dan teknologi kesehatan impor.
“Kenaikan anggaran riset adalah langkah positif. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana dana Rp12 triliun ini juga turut berdampak bagi penguatan sistem kesehatan nasional dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Arzeti di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, tanpa arah kebijakan yang jelas dan fokus pada kebutuhan riil sektor kesehatan, peningkatan anggaran riset berpotensi tidak optimal dalam memperkuat ketahanan nasional.
Ia menyoroti sejumlah prioritas yang perlu mendapat perhatian. Pertama, penguatan riset dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan spesialis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kedua, penguatan kolaborasi riset nasional dan internasional. Arzeti mendorong sinergi antara perguruan tinggi, lembaga riset, industri kesehatan, serta mitra global guna mempercepat inovasi, alih teknologi, dan kemandirian industri farmasi serta alat kesehatan nasional.
Ketiga, pengembangan riset berbasis potensi lokal. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas dan sumber daya herbal yang besar sehingga riset ilmiah berbasis bukti terhadap obat tradisional dan bahan alam perlu diperkuat agar berkontribusi pada sistem kesehatan dan ekonomi nasional.
“Keempat, riset terapan untuk ketahanan kesehatan nasional harus menjadi fokus, termasuk riset penyakit endemik, peningkatan kapasitas laboratorium, sistem informasi kesehatan, serta kesiapsiagaan dan mitigasi risiko kedaruratan kesehatan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu menegaskan ketahanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga oleh kedaulatan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemampuan bangsa merespons tantangan global seperti pandemi, perubahan demografi, dan pergeseran pola penyakit.
“Dengan tambahan anggaran riset ini, pemerintah punya kesempatan besar untuk menjadikan riset kesehatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Jangan sampai anggaran meningkat, tetapi ketahanan kesehatan kita tetap rapuh,” tutup Arzeti.
Sebagai informasi, pemerintah telah menaikkan plafon anggaran riset nasional menjadi Rp12 triliun dalam APBN 2026. Kenaikan ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem penelitian nasional, meski sejumlah indikator menunjukkan kualitas sistem kesehatan Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara. (con)
