JAKARTA I Harian Merdeka
Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Nurmadi H.Sumarta mengkritik sikap Presiden Prabowo ikut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) di acara World Economic Forum pada hari Kamis di Davos. Tampaknya piagam perdamaian ini hanya kamuflase dan membawa agenda yang menyesatkan. Bahkan tidak sesuai dengan mandat DK PBB.
Hal ini tampak dari peran Trump sebagai inisiator dan keberadaan Netanyahu mewakili Israel tanpa Palestina.
” Sedangkan kekuasaan DP Gaza terpusat di ketua yang dijabat Trump tanpa batas waktu. Pemusatan kekuasaan di DP Gaza tertuang dalam piagam atau charter Board of Peace Pasal 3.1.(e. Pasal itu menyatakan bahwa setiap keputusan Dewan Perdamaian memang diambil melalui mekanisme pemungutan suara, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan Ketua,” kata Nurmadi kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Nurmadi menjelaskan,Pasal 4.1.(e) dalam piagam bahkan memberikan hak veto bagi Ketua DP Gaza. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan BoP sangat terpusat, sehingga BoP berpotensi hanya menjadi instrumen legitimasi bagi agenda dan proyek perdamaian versi Trump di Gaza, bukan sebagai forum kolektif yang setara, demokratis dan berkeadilan.
Bukankah Trump selama ini selalu berpihak dan membela Israel? Apalagi bersama Netanyahu, yang selalu membuat onar, genosida dan perang di Gaza. Masihkan kita percaya akan membawa misi perdamaian?
” Keikut sertaan Indonesia jelas menyimpang dari peran bebas dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Tidak sejalan dari aspirasi rakyat Indonesia yang mendukung perjuangan Palestina,” jelasnya.
Struktur BP Gaza tidak melibatkan perwakilan Palestina, sementara Israel memiliki keterwakilan. Sehingga perdamaian Gaza sulit tercapai ketika aspirasi dan suara Palestina yang mengalami penderitaan tak masuk dalam BP Gaza.
Tentu sangat berpotensi memunculkan persoalan baru terkait perdamaian di Palestina.
*Indonesia tidak boleh terjebak pada misi terselubung Trump, dengan agenda sempit meski punya kekuatan besar,” ucapnya.
Menurut dia, pembukaan UUD 45 Alinea pertama. Menegaskan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, serta menegaskan hak setiap bangsa untuk merdeka.
Bahkan aneh. Dalam ucapannya Prabowo menyatakan: “perdamaian terwujud apabila ada jaminan untuk Israel”.
” Sejauh ini kita semua tahu bagaimana Israel selalu mengingkari gencatan senjata dan perdamaian. Bahkan Israel dengan kejam merebut dan menguasai sebagian besar wilayah Palestina,” bebernya.
” Harusnya Perdamaian akan terwujud kalo semua berusaha dan menjamin tidak ada penjajahan di atas dunia. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kita harus konsisten menentang segala bentuk penjajahan dan legitimasi atas penindasan terhadap bangsa lain,” ujarnya.
Untuk menjadi anggota konon perlu kontribusi sebesar USD. 1 juta setara Rp.17 Trilyun. Suatu jumlah yg sangat besar dan tidak masuk akal. Tindakan yang buru buru, tanpa kajian strategis yang bermanfaat.
” Presiden seharusnya berpijak dan tegak lurus pada Konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 45. DPR seharusnya mengingatkan dan menolak tegas kebijakan presiden yang melenceng tersebut. MPR perlu bersikap dan meminta pertanggung jawaban, ” tutupnya. (Agus).
