JAKARTA | Harian Merdeka
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat dan ramai diperbincangkan publik. Sebanyak tujuh menteri diisukan akan diganti.
Diantaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala KSP Muhammad Qodari, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir ikut angkat bicara terkait wacana perombakan kabinet tersebut.
Zuly menyebut, resuffle harus dilakukan secara profesional dan berbasis kinerja, alih-alih kedekatan politik maupun relasi keluarga. Sebab meski reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi serius terhadap menteri-menteri yang selama ini menuai kritik tajam dari publik.
“Kalau reshuffle dilakukan, mestinya yang diprioritaskan adalah menteri-menteri yang rapor kinerjanya merah atau minimal kuning. Yang banyak dikritik publik, itu indikator paling nyata,” ujar Zuly Kepada Awak Media, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, kritik yang terus berulang terhadap kementerian tertentu menunjukkan adanya persoalan struktural maupun kepemimpinan yang tidak bisa diabaikan. Jika reshuffle justru tidak menyentuh sektor-sektor bermasalah, maka dikhawatirkan publik berpotensi melihatnya sebagai langkah kosmetik.
“Kalau reshuffle tapi justru menambah masalah, atau hanya mengganti figur yang relatif tidak bermasalah, itu akan jadi kontraproduktif. Harapannya, reshuffle membuat kabinet semakin solid dan profesional,” tandasnya.
Reshuffle idealnya diarahkan untuk memperbaiki kinerja kementerian secara menyeluruh. Zuly mengibaratkan evaluasi kabinet seperti rapor sekolah.
“Yang merah harus diperbaiki, yang kuning ditingkatkan supaya hijau. Tujuannya jelas, agar kinerja pemerintahan semakin baik dan kritik publik bisa ditekan,” ujarnya.
Dicontohkan Zuly, Bahlil yang selama menjabat kerap menjadi sorotan dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun belakangan, Bahlil justru diangkat sebagai Kepala Dewan Energi Nasional yang diklaim.
“Pak Bahlil memang banyak dikritik, tapi sekarang posisinya strategis. Dia harusnya bisa memanfaatkan jabatan itu untuk memperbaiki tata kelola energi nasional, terutama menuju transisi energi hijau,” ungkapnya.
Selain Bahlil, spekulasi terkait kementerian-kementerian lain yang kerap disorot, mulai dari sektor energi, komunikasi publik, hingga kementerian yang dinilai kurang responsif terhadap kritik masyarakat bisa jadi pertimbangan Prabowo untuk melakukan resuffle. Namun Zuly kembali mengingatkan agar penilaian tetap berbasis data dan capaian kerja, bukan sekadar opini atau sentimen politik.
Apalagi isu reshuffle kali ini juga diiringi perbincangan sensitif mengenai kemungkinan masuknya keluarga Presiden Prabowo ke dalam kabinet. Zuly menilai, isu tersebut wajar memunculkan pertanyaan publik terkait profesionalisme dan potensi konflik kepentingan.
Jika penunjukan dilakukan tanpa dasar profesionalisme yang kuat, maka hal itu berpotensi memunculkan persepsi nepotisme. Bahkan dan membuka ruang tumbuhnya praktik KKN baru.
“Masuknya keluarga presiden ke kabinet pasti dipertanyakan. Kalau profesional, punya pengalaman, dan rekam jejak yang jelas, publik mungkin masih bisa menerima, kalau tidak profesional, itu tidak tepat. Bisa menumbuhkan KKN dan memperbesar kritik terhadap pemerintahan. Ini yang harus dihindari,” ungkapnya.
Zuly menambahkan, penguatan sektor energi dan lingkungan saat ini sangat dibutuhkan. Menurutnya, kementerian di sektor ini harus diisi figur yang memiliki visi jelas terhadap pengembangan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Energi itu sektor krusial. Kita sedang menuju green energy. Kalau pejabatnya tidak punya visi ke sana, kritik akan terus muncul dan masalah lingkungan tidak akan selesai,” ungkapnya.
Karenanya, lanjut Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY itu, reshuffle seharusnya menjadi langkah korektif dan sekadar pembagian kursi kekuasaan. Presiden perlu menunjukkan bahwa kabinetnya benar-benar diisi oleh orang-orang yang kompeten dan mampu bekerja untuk kepentingan publik atau sebaliknya.
“Publik menunggu sinyal kuat. Apakah reshuffle ini benar-benar membawa perbaikan, atau hanya pergantian nama tanpa perubahan kinerja,” imbuhnya. (Egi)
