JAKARTA | Harian Merdeka
Ratusan warga Nahdlatul Ulama mengecam sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Protes mereka dituangkan lewat surat terbuka itu yang tersebar di sejumlah wilayah.
Sebanyak 125 warga NU dari berbagai latar belakang mencantumkan nama di surat terbuka tersebut. Deretan nama tersebut di antaranya Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta M. Mustafid, Wakil Ketua Fatayat NU DIY Rika Iffati Farihah, Marzuki Wahid dari Institut Studi Islam Fahmina, pegiat hak asasi manusia dan perempuan Masruchah, aktivis antikorupsi Wasingatu Zakiyah, pengajar Pesantren Ekologi Misykat al Anwar Roy Murtadho, serta akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Achmad Munjid.
Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta M. Mustafid mengatakan ratusan warga NU tersebut prihatin dan menolak tegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Mereka mengecam sikap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menyebut langkah Presiden Prabowo membawa Indonesia masuk Dewan Perdamaian merupakan jalan yang tepat dalam memperjuangkan Palestina.
Menurut Mustafid, klaim itu terdengar mulia. Padahal pernyataan itu mengabaikan kenyataan bahwa banyak intelektual Indonesia dan dunia telah lama mengingatkan bahwa perdamaian yang dibangun tanpa keadilan hanyalah kelanjutan imperialisme-kolonialisme dengan bahasa yang manipulatif.
“Sementara itu, darah tetap mengalir, tanah terus dirampas, dan kemerdekaan Palestina semakin menjadi ilusi,” kata Mustafid melalui siaran pers, pada Selasa, 2 Februari 2026.
Pernyataan bahwa keterlibatan Indonesia diperlukan demi membuka akses, kata dia, memang terdengar masuk akal. Namun, logika itu rapuh ketika mengabaikan sejarah, relasi kuasa, dan struktur dominasi. Ia mencontohkan sejumlah pemikir ekonomi politik telah lama mengingatkan bahwa akses yang dibuka oleh pusat kekuasaan global seringkali bukan pintu dialog, namun menjadi alat pengendalian dan tempat suara korban dibungkam agar tidak mengganggu arus kepentingan ekonomi dan geopolitik.
Menurut dia, forum-forum kekuasaan global seperti Board of Peace bukanlah ruang hampa nilai. Tapi lahir dari sejarah panjang sejak pendudukan dan genosida atas warga Palestina, dari Nakba hingga Gaza hari ini. “Forum-forum itu justru didesain membangun dan memelihara ketimpangan struktural atas pendudukan dan genosida warga Palestina,” ujar Mustafid.
Pengajar Pesantren Ekologi Misykat al Anwar, Roy Murtadho, mengatakan Board of Peace sejak kelahirannya lebih menyerupai perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat ketimbang upaya perdamaian yang sah dan berkeadilan. Forum itu dirancang secara sepihak, bahkan tanpa satu pun perwakilan Palestina sebagai pihak yang paling terdampak di meja perundingan. Perdamaian tanpa kemerdekaan Palestina hanyalah gema kepentingan geopolitik dan ekonomi AS.
Formula tersebut, kata dia, sama sekali bukan jawaban atas ketidakadilan struktural yang dialami rakyat Palestina. Board of Peace mereduksi genosida di Gaza sebagai proyek rekonstruksi dan rehabilitasi untuk menjadi ladang bisnis kepentingan negara penindas, bukan menyembuhkan jeritan kemanusiaan dan luka sejarah yang menuntut keadilan mendalam.
Menurut Roy, kepemimpinan moral NU sedang diuji. Seorang pemimpin organisasi ulama, kiai, dan pejuang tidak seharusnya menyederhanakan persoalan dengan seruan harus terlibat, tanpa menimbang risiko etik dan politik. Para muassis (pendiri) dan masyayikh (kiai sepuh) NU telah mewariskan kehati-hatian terhadap kekuasaan zalim yang mengingatkan bahwa agama akan kehilangan ruhnya ketika dijadikan legitimasi penindasan dan penjajahan.
Roy menyebutkan, Palestina bukan sekadar strategi diplomasi, isu hubungan internasional yang bisa ditimbang untung-ruginya, dan transaksi tarif perdagangan global. Palestina merupakan benteng terakhir perjuangan moral dunia hari ini. Di sanalah pertarungan antara kebenaran sejati dan kesesatan berlangsung tanpa tirai. Genosida yang terus terjadi saat ini merupakan imperialisme-kolonialisme yang dipertahankan dengan berbagai instrumen internasional. “Ini adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan,” ujar Roy.
Kegagalan Indonesia dalam menghentikannya adalah kegagalan politik mewujudkan tujuan nasional, kegagalan nurani, dan kegagalan kemanusiaan. Membicarakan Palestina hanya dengan bahasa damai dan stabil tanpa keadilan adalah upaya meredam perlawanan dan menormalkan pendudukan, genosida, dan ketidakadilan struktural.
Sebab, kata dia, narasi damai yang dilepaskan dari keadilan hanya akan mengulang sejarah lama. Narasi itu menjadikan korban sebagai objek pengaturan, bukan subjek penentu nasibnya sendiri. Inilah yang berulang kali diperingatkan oleh para pemikir global bahwa imperialisme-kolonialisme paling licik justru bekerja ketika kekerasan diberi wajah prosedural, dialogis, damai, dan ketimpangan diberi label kompromi untuk kesejahteraan.
Menurut Roy, PBNU seharusnya berdiri sebagai penjaga nurani umat dan pembimbing moral bagi jutaan warganya mengenai mana yang benar dan mana yang sesat. Sejarah NU justru kuat karena kemampuannya menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, kemampuan menyuarakan kebenaran dan keadilan meskipun pahit, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan.
Ketegasan moral, kata Roy, merupakan bentuk kesetiaan pada prinsip yang diwariskan para ulama. Dunia boleh berubah, peta kekuasaan boleh bergeser, tetapi prinsip etik tidak boleh diputar agar sejalan dengan arah angin. NU seharusnya menjadi ruang kejernihan keberpihakan.
NU dituntut berbicara tidak hanya dengan bahasa yang bisa diterima oleh kekuasaan, tetapi dengan bahasa yang benar di hadapan sejarah dan Allah. “Amanah keulamaan diuji dengan membela kebenaran, keadilan, yang tertindas, dan melawan kezaliman mesli berseberangan dengan arus besar dunia,” kata Roy.
Ia menegaskan, dukungan warga NU melalui surat terbuka yang memprotes pernyataan Ketua Umum PBNU terus mengalir. Surat itu, kata Roy, belum dikirim ke PBNU dan baru menyebar di kalangan internal warga NU di akar rumput. (Egi)
