JAKARTA | Harian Merdeka
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini menyatakan dukungan terhadap rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai pertemuan tersebut memiliki arti strategis bagi kepentingan nasional, terutama dalam menjaga kepastian bagi pelaku usaha Indonesia.
Amelia menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo mampu memastikan perlindungan terhadap sektor-sektor yang terdampak langsung oleh kebijakan tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya diplomasi yang berpihak pada kepentingan ekonomi nasional.
“Prinsip kami di DPR tentu mendukung diplomasi yang pro-kepentingan nasional, terutama untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap tarif,” kata Amelia kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).
Selanjutnya, anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan bahwa pembahasan substansi negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan. Ia menyebut pemerintah akan menyampaikan hasil akhir kesepakatan tersebut secara resmi kepada publik dan DPR.
“Untuk isu tarif, angka 19% selama ini sudah menjadi acuan yang beredar luas sejak kesepakatan awal. Namun pemerintah juga menyampaikan prosesnya masih berada pada tahap finalisasi dokumen (legal drafting) dan menunggu penandatanganan di level kepala negara,” ujar Amelia.
Ia menambahkan bahwa tahapan saat ini berfokus pada penyempurnaan aspek teknis dan hukum sebelum kesepakatan diimplementasikan sepenuhnya.
“Jadi, yang paling tepat: substansi negosiasi disebut sudah selesai, sementara rincian teknis dan implementasi biasanya akan dikunci setelah dokumen final diteken dan dijelaskan resmi kepada publik maupun DPR,” tambahnya.
Selain isu perdagangan, Amelia juga menyoroti rencana pembahasan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Donald Trump. Ia mengingatkan agar Indonesia memastikan inisiatif tersebut berjalan sejalan dengan hukum internasional dan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Amelia menegaskan Indonesia harus tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik.
“Kalau Dewan Perdamaian ikut dibahas, saya melihatnya sebagai kesempatan memastikan setiap inisiatif perdamaian benar-benar sejalan dengan hukum internasional dan mandat PBB, serta tetap konsisten dengan posisi Indonesia yang mendukung perlindungan warga sipil dan hak-hak rakyat Palestina,” katanya.
Lebih lanjut, Amelia berharap Board of Peace dapat berfungsi secara transparan dan akuntabel dalam mendorong terciptanya perdamaian global. Ia menekankan Indonesia harus mengambil peran aktif dan strategis dalam setiap agenda perdamaian internasional.
“Yang penting dijaga adalah transparansi tujuan, tata kelola, dan akuntabilitasnya agar Indonesia berperan membentuk agenda damai, bukan sekadar ikut arus,” ujarnya. (hab)
