JAKARTA | Harian Merdeka
Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah viralnya paket makanan berisi ikan lele mentah yang dikirim kepada siswa di SMAN 2 Pamekasan, Jawa Timur. Video tersebut memperlihatkan menu MBG yang dinilai tidak layak konsumsi hingga akhirnya ditolak pihak sekolah.
Sekolah tersebut bahkan mengembalikan 1.022 paket makanan karena ditemukan ikan lele dalam kondisi mentah dan berbau amis yang dikhawatirkan membahayakan kesehatan siswa. 
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menilai kejadian ini semakin membuktikan bahwa program MBG bermasalah sejak perencanaan hingga pelaksanaannya.
“Kasus lele mentah yang dikirim ke sekolah ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini menunjukkan betapa kacaunya tata kelola program MBG. Program yang katanya untuk meningkatkan gizi anak-anak bangsa justru menghadirkan makanan yang tidak layak konsumsi,” tegas Adi Kurniawan dalam keterangan persnya.
Sebelumnya, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut lele tersebut sebenarnya merupakan lele marinasi yang dimaksudkan untuk digoreng di rumah sebagai lauk berbuka puasa. 
Namun menurut BaraNusa, alasan tersebut tidak masuk akal karena program MBG seharusnya menyediakan makanan siap konsumsi yang aman bagi siswa.
“Ini program makan bergizi gratis, bukan program bahan mentah gratis. Jika siswa harus mengolah sendiri makanan yang diberikan, maka tujuan program ini jelas tidak tercapai,” kata Adi kepada Harian Merdeka, Rabu (11/3/2026).
Desak Penegak Hukum Bongkar Dugaan Korupsi MBG
Lebih jauh, BaraNusa menilai berbagai polemik yang terjadi di lapangan mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pengelolaan anggaran program MBG yang nilainya sangat besar.
Karena itu, BaraNusa mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
“Kami mendesak Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani mengungkap dugaan korupsi besar yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Jangan sampai program yang menggunakan uang rakyat justru menjadi ladang bancakan segelintir pihak,” tegas Adi.
Menurutnya, berbagai kasus mulai dari kualitas makanan yang buruk, distribusi bermasalah, hingga dugaan mark up anggaran harus diusut secara transparan.
BaraNusa: Lebih Baik MBG Dibubarkan
Jika pemerintah tidak mampu memperbaiki tata kelola program tersebut, BaraNusa bahkan menilai program MBG lebih baik dihentikan.
“Daripada terus menimbulkan masalah dan berpotensi merugikan keuangan negara, BaraNusa menilai lebih baik program MBG dibubarkan saja. Negara harus fokus pada program yang benar-benar efektif meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia,” tutupnya.(Agus).
