JAKARTA I Harian Merdeka
Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan menilai bahwa Insiden keracunan yang menimpa 72 siswa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, bukanlah sekadar “kecelakaan teknis”. Ini adalah vonis atas kegagalan sistemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digembar-gemborkan sebagai solusi masalah gizi nasional.
Fakta di lapangan berbicara lain: program ini justru menjadi sumber bahaya yang mengancam nyawa anak-anak sendiri.
Bukan Insidental, Tapi Pola Berulang
*Yang lebih mengerikan, kasus Jakarta Timur hanyalah puncak gunung es. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan pola serupa: makanan tidak higienis, kontrol mutu abal-abal, distribusi yang mengabaikan standar keamanan pangan. Total korban disebut-sebut mencapai ratusan siswa di berbagai titik,” kata Adi kepada Harian Merdeka, Senin (6/4/2026).
Adi menjelaskan ini bukan lagi soal “kesalahan operasional”. Ini adalah kegagalan desain program yang sejak awal tidak mempertimbangkan aspek keamanan sebagai prioritas utama.
Mark Up dan Impunitas: Dua Sisi Mata Uang yang Sama
Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, tepat ketika ia menyebut indikasi kuat praktik mark up dalam program ini. Mari kita hitung secara kasar: anggaran per porsi yang tidak murah, namun realisasi makanan yang sampai ke siswa—dalam banyak temuan—jauh dari kata layak. Kemana selisihnya?
Laporan BaraNusa ke Mabes Polri terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya bukanlah tindakan berlebihan. Dugaan penyimpangan anggaran dan kelalaian yang membahayakan publik adalah delik pidana yang harus diusut tuntas.
Tidak Ada Alasan untuk Melanjutkan Program Gagal
*Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas. Evaluasi setengah hati—memberi peringatan, mengganti beberapa petugas lapangan, atau sekadar menurunkan inspektorat—tidak akan menyelesaikan masalah akar,” jelasnya.
Program yang terbukti membahayakan keselamatan anak harus dibubarkan.
Tidak ada kompromi. Tidak ada “perbaikan bertahap” ketika nyawa anak-anak dipertaruhkan. Setiap hari program ini dilanjutkan tanpa jaminan keamanan absolut adalah hari di mana negara kembali mempertaruhkan keselamatan generasi penerusnya.
Tuntutan Jelas: Periksa, Tangkap, Proses
BaraNusa menuntut aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Kepala BGN dan seluruh jajarannya.
*Jika terbukti lalai atau terlibat dalam praktik mark up, maka tidak ada alasan untuk memberi ruang impunitas. Tangkap dan proses sesuai hukum,” ujarnya.
Mengapa tegas? Karena ini bukan soal prosedur administratif. Ini soal keselamatan publik. Kelalaian yang menyebabkan keracunan massal, terutama pada anak-anak, adalah tindak pidana dengan konsekuensi yang sangat nyata.
Momentum Evaluasi Total
Bangsa ini tidak butuh program-program megah yang gagal di tingkat paling dasar: keamanan. Transparansi, pengawasan ketat, dan akuntabilitas adalah harga mati. Jika tidak mampu dijalankan, maka lebih baik tidak usah ada program daripada ada program yang membunuh perlahan anak-anak sendiri.
Para orang tua, catat nama-nama pejabat yang bertanggung jawab. Kelak, ketika anak-anak Anda menjadi korban berikutnya, jangan tanya mengapa negara tega membiarkan. Tanyakan pada diri sendiri: sudahkah kita menuntut pertanggungjawaban mereka sejak hari pertama kegagalan ini terungkap?
(Agus).
