JAKARTA | Harian Merdeka
Mundurnya Anas Urbaningrum dan kembalinya Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menjadi momentum penting bagi arah baru partai. Perubahan ini dinilai membuka ruang bagi PKN untuk melakukan rebranding menuju politik yang lebih inklusif dan berakar pada identitas Nusantara.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menilai dinamika tersebut bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan peluang strategis untuk melakukan rekalibrasi arah politik dan kelembagaan partai.
“PKN sedang berada di titik balik. Ini bukan hanya soal figur, tetapi kesempatan untuk mendefinisikan ulang arah perjuangan politiknya,” ujar Alip.
Momentum Kepemimpinan Pasek
Menurut Alip, kepemimpinan Gede Pasek Suardika menghadirkan peluang yang relatif jarang dimiliki partai politik lain.
“Di bawah kepemimpinan Gede Pasek Suardika, PKN memiliki momentum langka untuk meletakkan dasar kepartaian baru yang lebih dinamis dan relevan dengan tantangan keindonesiaan. Pengalaman politik nasional, latar sebagai putra daerah Bali, serta posisinya yang bukan dari kelompok mayoritas menjadikan Pasek figur strategis untuk mendorong arah baru partai yang lebih inklusif dan berbasis lokalitas,” ujarnya.
Koreksi terhadap Sentralisme Jakarta
Alip menjelaskan, penekanan pada lokalitas merupakan respons terhadap problem klasik dalam sistem politik Indonesia, yakni sentralisme kebijakan yang terlalu Jakarta-sentris.
Selama ini, kebijakan nasional dinilai kerap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil daerah, sehingga memicu ketimpangan dan keterputusan antara pusat dan daerah.
“Dengan langkah baru ini, PKN memiliki peluang untuk membalik logika lama yang Jakarta-sentris, dengan menempatkan daerah bukan lagi sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang berdaulat dalam menentukan arah pembangunan,” jelasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali potensi lokal yang selama ini teredam oleh standarisasi pusat yang kaku.
Membongkar Elitisme Partai
Selain itu, PKN juga dinilai perlu melakukan koreksi terhadap praktik elitisme dalam partai politik, di mana keputusan strategis kerap terpusat pada segelintir elite.
“PKN perlu mendorong demokrasi dari akar rumput. Aspirasi kader di tingkat desa dan daerah tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi harus menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan partai,” ujar Alip.
Pendekatan ini diyakini dapat memutus mata rantai politik transaksional yang selama ini identik dengan dominasi oligarki dalam sistem kepartaian nasional.
Inklusivisme sebagai Arah Baru
Figur Gede Pasek juga dinilai membawa pesan simbolik penting dalam arah baru PKN, terutama dalam memperkuat dimensi inklusivisme.
“Makna ‘kebangkitan’ dalam PKN perlu dimaknai sebagai kebangkitan kelompok-kelompok yang selama ini tidak mendapatkan ruang dalam politik arus utama,” kata Alip.
PKN dinilai berpeluang menjadi rumah bagi keberagaman identitas, budaya, dan kepentingan lokal yang selama ini sulit menembus struktur politik nasional.
Dinamika Internal sebagai Energi Transformasi
Meski ditinggalkan sejumlah faksi, kondisi internal PKN justru dinilai sebagai bagian dari proses pemurnian organisasi. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa partai masih memiliki daya hidup dan kemampuan beradaptasi.
“Dalam banyak kasus, partai yang mampu bertahan adalah yang berani berbenah. Dinamika ini bisa menjadi energi untuk memperkuat identitas dan arah gerak PKN ke depan,” ujar Alip.
Menuju Antitesis Politik Lama
Melalui rebranding ini, PKN dinilai berpeluang menawarkan pendekatan baru dalam lanskap politik nasional—sebuah antitesis terhadap praktik politik lama yang cenderung elitis dan tersentralisasi.
Dengan menjadikan lokalitas sebagai basis perjuangan, PKN tidak hanya berupaya meraih dukungan elektoral, tetapi juga mendorong model tata kelola negara yang lebih adil dan demokratis.
“Jika konsisten, PKN bisa menjadi representasi politik yang benar-benar mencerminkan wajah Nusantara—majemuk, inklusif, dan berbasis pada kekuatan lokal,” pungkas Alip. (Egi)
