Jakarta | Harian Merdeka
Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM yang melambung tinggi belakangan ini telah menambah beban ekonomi rakyat yang memang sudah tertekan. Menurutnya, langkah pemerintah yang mengusulkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) sebagai upaya penghematan justru tidak menyentuh akar permasalahan utama.
“Kenaikan harga BBM yang terus melonjak membuat biaya hidup semakin mahal. Transportasi naik, kebutuhan pokok ikut naik, dan daya beli masyarakat semakin menipis. Di saat seperti ini, yang dibutuhkan bukan pembatasan cara bekerja, melainkan perbaikan tata kelola perekonomian negara,” ujar Mukhsin Nasir.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mengalihkan fokus kebijakan. Menurutnya, WFH bukan solusi yang efektif karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah, dan justru memindahkan beban biaya ke pengeluaran listrik, air, dan internet di rumah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut dianggap mengakui ketidakmampuan pemerintah menahan kenaikan harga BBM.
“Artinya, pemerintah belum mampu mencegah tekanan ekonomi yang semakin berat ini. Jika harga BBM tetap melambung, mengatur pola kerja tidak akan mengurangi beban rakyat. Yang harus dilakukan adalah menata ekonomi dengan baik, menstabilkan harga energi, dan melindungi daya beli masyarakat secara nyata,” tegasnya.
Mukhsin menambahkan, rakyat berharap pemerintah hadir dengan solusi yang menyentuh sumber masalah, bukan sekadar mengambil langkah sementara yang tidak menyelesaikan akar persoalan. Tanpa perbaikan tata kelola ekonomi yang tepat, beban hidup masyarakat akan terus terasa semakin berat seiring dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. (Ehn)
