JAKARTA | Harian Merdeka
Sejumlah ekonomi mengkhawatirkan kisruh dualimes kepemimpinan Kadin berdampak pada iklim dunia usaha hingga investasi. Terlebih, ini bukanlah yang kali pertama terjadi.
Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid sejatinya masih menjadi pemimpin yang sah para pengusaha. Namun posisinya digulingkan melalui skema musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Sabtu (14/9) yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketum Kadin 2024-2029.
Putra Aburizal Bakrie itu menegaskan penunjukannya menjadi ketua umum bukan bentuk kudeta, padahal ditolak 21 Kadin Daerah (Kadinda). Anin menekankan munaslub merupakan inisiatif dari Kadinda dan Anggota Luar Biasa (ALB).
Semeatra Arsjad berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kadin Indonesia. Ia menegaskan hanya ada satu Kadin sesuai aturan tersebut.
“Hanya ada satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).
“Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART,” tegas Arsjad yang kini terusir dari Menara Kadin.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kisruh di internal Kadin pasti membuat dunia usaha terganggu. Bahkan, menurutnya, dualisme Kadin akan menghambat investasi di tanah air.
Ia khawatir akan ada sekat pengusaha di Indonesia serta meyakini ada kubu Istana yang akan menghalangi gerak-gerik Arsjad Cs ke depan. “Investasi jadi akan terhambat karena intrik politik internal Kadin ini. Pada akhirnya, ekonomi akan berjalan lebih lambat,” ucap Huda dikutip cnnindonesia.com, Rabu (18/9).
Ia menekasnkan dunia usaha tak akan percaya dengan sistem bisnis di Indonesia. Oligarki pemerintah membuat benteng-benteng itu semakin tinggi.
Ia memperkirakan akan banyak masalah baru imbas dimulainya aksi menyingkirkan Arsjad selaku ketua umum Kadin sah. Menurutnya, ini adalah hasil buruk dari oligarki, di mana pengusaha tak akan mendapat keuntungan jika tak dekat penguasa.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengajak untuk melihat cakupan lebih luas dari kisruh Kadin. Ia menegaskan dualisme di tubuh organisasi besar bukan pertama kali terjadi.
Ia menyebut dualisme tentu sangat merugikan. Utamanya, bagi mereka yang terkait secara langsung di dalam organisasi tersebut.
“Apakah kemudian ini akan berdampak ke dunia usaha ataupun, misalnya investasi? Sekali lagi, ini akan tergantung dari seberapa cepat kemudian Kadin bisa melakukan konsolidasi dan punya kesepakatan antara pihak yang mengaku punya kewenangan legal,” jelasnya.(jr)
