JAKARTA | Harian Merdeka
Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan kritik kepada pihak-pihak yang menurutnya hanya sekali datang ke lokasi bencana di Sumatra namun merasa paling berjasa dalam penanganan banjir dan longsor. Ia juga menyinggung donasi warga sebesar Rp10 miliar yang dibandingkan dengan anggaran pemerintah yang disebutnya mencapai triliunan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan Endipat dalam Rapat Kerja Komisi I DPR bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Menurutnya, pemerintah telah bekerja sejak awal dan memberikan bantuan secara maksimal di wilayah terdampak bencana.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko,” ujar Endipat.
Ia meminta Kementerian Komdigi untuk lebih gencar menyampaikan informasi kerja pemerintah kepada publik. Menurutnya, berbagai bantuan negara untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara harus disebarluaskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi mohon ini jadi perhatian supaya ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir,” imbuh politikus Gerindra tersebut.
Endipat juga menyoroti kurangnya publikasi atas berbagai kinerja kementerian terkait. Ia mencontohkan upaya reboisasi dan gerakan menanam pohon yang telah dilakukan Kementerian Kehutanan namun tidak tersampaikan secara luas sehingga kementerian tersebut kerap mendapat kritik.
“Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu tidak pernah sampai ke telinga masyarakat. Selalu saja Kemenhut dikuliti, dimacam-macamin, padahal banyak hal sudah dilakukan,” katanya.
Ia pun mendorong Komdigi untuk lebih aktif mengamplifikasi informasi strategis pemerintah agar dapat tersampaikan ke masyarakat secara masif, termasuk melalui pola penyebaran informasi yang viral di media sosial. Menurutnya, hal itu penting agar kinerja pemerintah tidak tenggelam di tengah arus informasi negatif.
“Sebagai contoh, teman-teman kepolisian dari awal sudah melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah terdengar secara masif,” ujar Endipat.
Endipat berharap Komdigi meningkatkan sensitivitas dan responsivitas dalam publikasi informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas berbagai kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana.(ags/hmi)
