MEDAN BELAWAN | Harian Merdeka
Audiensi pengurus DPC HNSI kota Medan bersama dengan pihak PSDKP Belawan berlangsung jumat sore 9 Agustus 2024 di gedung PPS Belawan. Pertemuan keduanya membahas beberapa poin Persoalan Nelayan kecil diantaranya, Terkait pelanggaran jalur penangkapan zona tangkap, Terkait beban PNBP yang dibebankan ke Nahkoda dan ABK, Terkait pengawasan dilaut dan terkait teknis pelaporan pelanggaran pelanggaran di sektor kelautan perikanan.
Dalam Audiensi, Ketua DPC HNSI Rahman Gafiqi SH beserta jajarannya menduga kapal-kapal berskala besar (GT 30 ke atas) Purse Seine Pelagis Kecil dan kapal Trawl banyak yang menggunakan izin JHIB untuk melakukan penangkapan di jalur 1 dan 2, sehingga menyengsarakan para nelayan kapal-kapal skala kecil (GT 10 ke bawah). Tak hanya itu, Rahman mengatakan bahwa saat ini para nelayan kesulitan mendapat BBM solar bersubsidi. “meskipun demikian, mereka (Nelayan) terpaksa membeli minyak dari para mafia hitam”, ungkap Rahman
Menurut Sekjen DPC HNSI Kota Medan Muhammad Rian, S.Kom bahwa pihak PSDKP Belawan harus melakukan kegiatan sosialisasi tentang teknis pelaporan pelanggaran perikanan oleh dinas-dinas terkait agar para nelayan mampu menyajikan bukti yang valid untuk dilaporkan. “Mengingat, Saat ini para nelayan masih banyak yang belum tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran jalur penangkapan yang ada dilaut ke kantor PSDKP Belawan” cetus sekjen
Sementara itu, Safrijal selaku Ketua rukun HNSI bagan Deli berharap pihak PSDKP Belawan dapat melibatkan jajaran DPC HNSI Kota Medan turut serta dalam kepengawasan ” Kami siap berkolaborasi sebagai sosial kontrol” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala PSDKP BELAWAN Muhammad Syamsu Rokhman bersama penyidik PSDKP Belawan Josua Suarta Sembiring, SH, KATIMJA Intelijen Pengawasan SDK Shirman Rajagukguk, dan Tupa Sitanggang selaku KATIMJA Penanganan Pelanggaran mengucapkan terima kasih atas masukan fositif rekan rekan DPC HNSI kepada pihak PSDKP Belawan.
Dalam keterangannya, Muhammad Syamsu Rokhman telah memproses laporan nelayan yang masuk sebelumnya dan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan ekstra serta melakukan tindakan tegas apabila ada oknum petugas PSDKP BELAWAN yang terlibat melakukan pungutan-pungutan liar.
“kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPC HNSI Kota Medan sesuai dengan kewenangan PSDKP BELAWAN dimana HNSI adalah mitranya pemerintah khususnya bagi kami PSDKP BELAWAN”. Imbuh Kepala PSDKP Belawan.
(Umar)
