JAKARTA | harian Merdeka
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap menegakkan aturan terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh jajaran bertindak tegas tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran hukum.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena negara tidak boleh kalah dari apa pun yang melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Kamis (27/11).
Ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah masih menunggu laporan resmi dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di area bandara tersebut. Meski demikian, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menurunkan tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP. Bahlil mengaku tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
Terkait aktivitas pertambangan nikel di kawasan Morowali, Bahlil menegaskan kewenangan ESDM terbatas pada aspek pertambangan dan rekomendasi hilirisasi.
“Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya, termasuk rekomendasi hilir. Tapi untuk pengamanan objek yang ada di bandara, itu kewenangan kementerian teknis,” kata Bahlil.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa Bandara IMIP di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, berstatus resmi dan terdaftar dalam administrasi pemerintah. Pernyataan ini disampaikan guna merespons polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan pihaknya telah mengirim personel ke lapangan untuk memastikan seluruh aspek operasional memenuhi ketentuan.
“Bandara IMIP resmi dan terdaftar. Kami sudah menurunkan sejumlah personel untuk memastikan operasi bandara berjalan sesuai regulasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menjaga kepatuhan hukum serta memastikan seluruh kegiatan industri dan fasilitas pendukung di Morowali berjalan sesuai aturan yang berlaku.(rhm/hmi)
