JAKARTA | Harian Merdeka
Forum Kebangsaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 1999–2024 resmi dibentuk sebagai ruang silaturahmi strategis bagi para pimpinan parlemen lintas generasi untuk merespons berbagai tantangan nasional. Senin, (09/03/2026).
Inisiatif tersebut digagas oleh anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, yang menyebut forum tersebut akan menjadi wadah komunikasi kebangsaan yang menghimpun pengalaman serta pemikiran para tokoh yang pernah memimpin lembaga legislatif sejak era reformasi.
“Dari forum ini kami ingin menghimpun pandangan strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada para penyelenggara negara,” kata Bambang Soesatyo.
Pembentukan forum tersebut dinilai relevan di tengah dinamika geopolitik global, tekanan ekonomi internasional, hingga perubahan lanskap demokrasi yang semakin kompleks. Situasi tersebut dinilai membutuhkan pandangan kenegarawanan yang lebih jernih dan berimbang dari para tokoh berpengalaman.
Forum Kebangsaan Pimpinan MPR–DPR 1999–2024 menghimpun tokoh-tokoh yang pernah memimpin dua lembaga tinggi negara tersebut sejak dimulainya era reformasi pada 1999.
Menurut Bamsoet, sejak masa tersebut MPR dan DPR memiliki peran penting dalam transformasi demokrasi Indonesia, termasuk dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sistem presidensial, serta berbagai reformasi kelembagaan negara.
Ia meyakini pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari krisis ekonomi pascareformasi hingga dinamika konsolidasi demokrasi.
“Pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara merupakan modal besar bagi bangsa. Kami ingin menghimpun pandangan strategis tersebut agar dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merespons berbagai tantangan nasional,” ujarnya.
Bamsoet yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu menambahkan, peran para tokoh senior sangat penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi, terutama di tengah pesatnya perubahan sosial dan perkembangan teknologi.
Ia menilai era media sosial telah mengubah pola komunikasi politik secara signifikan, di mana arus informasi bergerak sangat cepat sementara ruang diskusi publik kerap diwarnai narasi yang emosional dan terpolarisasi.
“Silaturahmi kebangsaan ini diharapkan dapat melahirkan kontribusi nyata berupa gagasan strategis yang dapat disampaikan kepada para penyelenggara negara termasuk presiden. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga suhu politik agar tetap kondusif demi masa depan bangsa,” katanya.
Menurut Bamsoet, praktik serupa juga banyak dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat misalnya, para mantan pejabat tinggi negara kerap terlibat dalam forum kebijakan atau lembaga pemikir yang memberikan masukan strategis kepada pemerintah.
Hal yang sama juga terjadi di Jepang dan Korea Selatan, di mana mantan pimpinan parlemen sering dilibatkan dalam forum konsultatif untuk membahas isu-isu strategis seperti keamanan nasional dan kebijakan ekonomi jangka panjang.
Silaturahmi para pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 tersebut digelar bersamaan dengan kegiatan buka puasa bersama di Jakarta pada Minggu (8/3/2026) malam.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Agung Laksono, Marzuki Ali, Hidayat Nur Wahid, Sidarto Danusubroto, Mahyudin, Melani Leimena Suharli, Agus Hermanto, Lukman Hakim Saifuddin, Amir Uskara, Ahmad Basarah, Priyo Budi Santoso, Arsul Sani, Rachmat Gobel, serta anggota DPR RI Robert Kardinal. (Egi)
