JAKARTA | Harian Merdeka
Beredar video viral Ketua BEM UGM yang membahas dan menjelaskan skema keuntungan Mitra SPPG hingga Rp 1,8 miliar per tahun. Bahkan, ada mark-up bahan baku agar dapat memperoleh keuntungan tersebut.
Keuntungan itu lalu diafiliasikan dengan partai politik tertentu untuk mendapatkan modal menghadapi Pilpres 2029.
Saat dikonfirmasi wartawan, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah isu mitra SPPG mendapat keuntungan bersih sampai Rp 1,8 miliar per tahun. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Sony Sonjaya menegaskan isu tersebut tidak sesuai fakta teknis yang terjadi di lapangan, juga skema pembiayaan yang berlaku.
Menurutnya, isu yang beredar di media sosial tersebut keliru dan tidak berdasarkan realitas investasi maupun operasional.
“Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” tegas Sony, dikutip dari Politik Indonesia, Minggu (22/2/2026).
Sony lalu menjelaskan tudingan tersebut. Menurutnya angka Rp 1,8 miliar bukan keuntungan bersih, melainkan pendapatan kotor maksimal. Ia juga memaparkan, angka tersebut bukan laba bersih, melainkan pendapatan sebelum dikurangi biaya investasi, operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan risiko usaha lainnya.
Sony menjelaskan, jika mitra ingin memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun SPPG sesuai Juknis 401.1 Tahun 2026 yang menetapkan standar teknis sangat ketat. Estimasi investasi awal yang harus dikeluarkan Mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung harga lahan dan lokasi (misalnya Jakarta, Bali, Batam, atau Papua). Investasi ini merupakan belanja modal (Capital Expenditure/CapEx).
Soal tudingan bahwa mitra SPPG terafiliasi dengan partai politik, Sony menegaskan, verifikasi SPPG tak melihat kelompok pengusaha hingga partai politik tertentu. Sebab, verifikasi dilakukan oleh 120 orang dan tidak dilakukan oleh pimpinan BGN.
“Yang diverifikasi nama yayasannya, pimpinannya siapa, NPWP ada atau tidak, NIB ada atau tidak. Kami tak melihat latar belakang partainya apa, ini usahanya apa, jadi hanya itu kemudian dicek lokasinya. Lokasi betul atau tidak, dekat kandang ternak atau tidak, daerah bahaya atau tidak,” ujarnya.
Sony juga menegaskan, survei lapangan dilakukan oleh 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menyebar ke seluruh Indonesia. Survei dilakukan juga hanya melihat spesifikasi hingga fisik dapur MBG.
“Tidak kemudian ditanya ini punya partai apa punya siapa pengusaha siapa, nggak. Kami nggak melihat itu,”pungkasnya (Egi)
