JAKARTA | Harian Merdeka
Amerika Serikat resmi menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Keputusan tersebut menuai respons dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai langkah AS berpotensi melemahkan upaya penanganan krisis kesehatan global yang membutuhkan kerja sama lintas negara.
“Amerika Serikat resmi keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan langkah yang patut disayangkan,” kata Sukamta kepada wartawan, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Sukamta, WHO selama ini memegang peran sentral sebagai pilar utama koordinasi kesehatan global. Ia menilai keputusan AS justru diambil di tengah tantangan kesehatan dunia yang semakin kompleks, mulai dari ancaman pandemi, penyakit menular lintas negara, hingga krisis kesehatan akibat perubahan iklim.
“WHO selama ini menjadi pilar utama koordinasi kesehatan global, dan di tengah ancaman penyakit lintas negara, pelemahan komitmen terhadap multilateralisme justru berpotensi mengurangi efektivitas respons dunia terhadap krisis kesehatan bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Sukamta menilai dampak langsung keluarnya AS dari WHO terhadap Indonesia relatif terbatas. Ia menegaskan Indonesia tetap berstatus sebagai anggota WHO dan masih dapat mengakses berbagai data, panduan teknis, serta rekomendasi kebijakan kesehatan internasional.
“Bagi Indonesia, dampaknya tidak bersifat langsung. Indonesia tetap menjadi anggota WHO dan masih memperoleh akses terhadap data dan panduan teknis,” kata politikus PKS tersebut.
Namun, Sukamta mengingatkan bahwa keputusan AS bisa berdampak signifikan secara global. Pasalnya, Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar dalam pendanaan WHO. Berkurangnya dukungan finansial dan politik dari AS dinilai dapat memengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan program-program kesehatan di berbagai negara.
“Berkurangnya kontribusi AS dapat memengaruhi kapasitas WHO secara global,” tuturnya.
Karena itu, Sukamta mendorong Indonesia untuk tetap menunjukkan komitmen terhadap kerja sama kesehatan internasional. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama bilateral dan regional di bidang kesehatan, sekaligus mempercepat penguatan kemandirian sektor kesehatan nasional.
“Indonesia perlu tetap mendukung WHO, memperkuat kerja sama kesehatan bilateral dan regional, sekaligus mempercepat penguatan kemandirian sektor kesehatan nasional, termasuk riset dan produksi obat,” ucapnya.
Ia menambahkan, kemandirian di sektor kesehatan menjadi krusial agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada dinamika politik global, terutama dalam menghadapi potensi krisis kesehatan di masa depan. (fj/hab)
