PEKANBARU | Harian Merdeka
Setelah rapat paripurna penyampaian nota keuangan, DPRD Kota Pekanbaru kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, Selasa (30/12/2025) malam.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Dikky Suryadi dan Andry Saputra. Turut hadir Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar, unsur Forkopimda, para kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam rapat ini, tujuh dari delapan fraksi menyampaikan pandangan umum, yakni Fraksi PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, NasDem, Golkar, dan Nurani Bangsa. Sementara Fraksi Demokrat tidak hadir.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Hamdani, menyampaikan sejumlah catatan dan masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
“Peningkatan PAD memang harus kita maksimalkan lagi, tanpa harus membebani masyarakat. Selain itu, kita harapkan juga pemerintah bisa mengurangi atau kalau bisa menzirokan kebocoran PAD itu,” ujar Hamdani.
Hamdani menekankan pentingnya penggunaan sistem digital atau online dalam pengelolaan PAD untuk meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak.
“Dengan sistem online, interaksi antara petugas dan wajib pajak bisa dikurangi. Di samping itu, pemerintah juga perlu terus mencari potensi-potensi pendapatan daerah yang dapat memaksimalkan PAD,” tambahnya.
Ia juga menyoroti keterlambatan penyampaian KUA-PPAS, yang dinilai perlu diperbaiki agar pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat lebih optimal.
“Kalau KUA-PPAS bisa lebih cepat dimasukkan, tentu kita bisa berikan masukan-masukan juga kepada pemerintah untuk penyempurnaan dari APBD kita ini. Biar memang tepat guna dan memang betul-betul dirasakan manfaatnya sama masyarakat,” jelas Hamdani.
Selain itu, Fraksi PKS berharap kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan penanganan banjir, dapat ditingkatkan pada tahun anggaran mendatang.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Zulfan Hafiz, menyampaikan bahwa fraksinya juga memberikan masukan terkait optimalisasi pendapatan daerah dan program-program yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar ke depan penyusunan KUA-PPAS tidak lagi dilakukan di injury time, tetapi tepat waktu sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri,” kata Zulfan.
Zulfan menegaskan ketepatan waktu pembahasan KUA-PPAS penting karena APBD berperan strategis sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru.
“APBD ini menjadi trigger ekonomi Pekanbaru. Kita mendukung langkah-langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah hari ini, bagaimana ke depan ini lebih dimaksimalkan dan termasuk untuk persoalan banjir. Bagaimana setiap jalan yang dilakukan overlay, drainasenya juga ditingkatkan perbaikannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD Pekanbaru merencanakan empat rapat paripurna dalam satu hari, namun hingga Selasa malam baru dua yang terlaksana. Usai paripurna, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD kembali membahas agenda paripurna lanjutan yang dijadwalkan Rabu (31/12/25).
