BOGOR | Harian Merdeka
Proses seleksi jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor kini berada di bawah sorotan tajam. Pemuda Nasional (PENMAS) Kota Bogor mencium adanya aroma “balas budi” politik dalam pengusulan nama-nama calon direksi yang telah disodorkan Wali Kota Bogor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris PENMAS Kota Bogor, Nur Isman Iskandar, memperingatkan dengan keras agar jabatan strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor air minum ini tidak dijadikan komoditas politik praktis. Ia menegaskan, kursi direksi adalah wilayah profesionalisme, bukan lahan bagi-bagi jatah bagi para “tim sukses” (timses).
Jejak Relawan di Pusaran Seleksi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga nama yang diusulkan Wali Kota Bogor adalah:
Dani Rakhmawan (Calon Direktur Operasional), Muzakkir (Calon Direktur Pelayanan dan Bisnis), Teguh Setiadi (Calon Direktur Administrasi dan Keuangan)
Namun, proses ini tidak berjalan mulus tanpa kecurigaan. PENMAS menduga adanya “main mata” antara pemegang kekuasaan, Panitia Seleksi (Pansel), dan figur calon tertentu. Sorotan utama tertuju pada munculnya nama yang disinyalir kuat merupakan mantan relawan pemenangan Wali Kota Bogor pada kontestasi politik lalu.
“Direksi Tirta Pakuan itu bukan jabatan politik! Jangan sampai jabatan ini dijadikan hadiah atau kompensasi balas budi. Jika seleksi ini ternodai kepentingan non-profesional, masyarakat Bogor-lah yang akan menanggung getahnya lewat layanan yang buruk,” tegas Nur Isman dengan nada bicara tinggi.
Sentil Etika Kepemimpinan: Belajar dari Gubernur
Nur Isman juga melontarkan kritik pedas yang membandingkan gaya kepemimpinan di Kota Bogor dengan level provinsi. Ia meminta Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, untuk memiliki nyali moral dalam menjaga jarak antara kepentingan dinasti politik dan tata kelola perusahaan daerah.
“Harusnya Pak Dedie melihat sosok Gubernur Jawa Barat yang tegas tidak memberi jabatan kepada tim suksesnya. Beliau paham betul risiko conflict of interest (konflik kepentingan). Kalau polanya masih bagi-bagi jabatan, integritas Pemkot Bogor patut dipertanyakan,” tambahnya.
PENMAS mendesak Kemendagri untuk melakukan evaluasi ketat dan tidak sekadar menjadi “stempel” bagi usulan yang sarat muatan politis. Publik menuntut transparansi: apakah penentuan nama-nama ini murni berdasarkan kompetensi teknis, atau sekadar memenuhi janji kampanye yang tertunda?. (Egi)
