Menu

Mode Gelap
Hotel Santika Premiere Bintaro hadirkan Sensasi Kuliner Lezat di Bulan Mei 2024 Sarwendah Somasi Lima Akun Tik Tok Kevin Sanjaya Mundur dari Pelatnas Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang Shin Tae-yong Siap Perpanjang Kontrak dengan PSSI Hingga 2027

Daerah · 19 Sep 2023 09:08 WIB ·

Dukung BTNUK, Ribuan KK di Ujung Kulon Tolak Pernyataan Sikap AGRA Banten


Perwakilan warga Ujung Kulon Audensi Ke BTNUK Perbesar

Perwakilan warga Ujung Kulon Audensi Ke BTNUK

BANTEN | Harian Merdeka

Tidak kurang dari 1.600 Kepala Keluarga (KK) dari 12 desa di wilayah Ujung Kulon, Banten, memberikan dukungan penuh kepada Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) dalam mempertahankan kelestarian lingkungan dan menjaga taman nasional itu. Ribuan KK tersebut juga menolak keras pernyataan sikap dari segelntir warga yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wilayah Banten beberapa waktu lalu. Pernyataan dukungan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani pada Kamis, 14 September 2023.

Warga masyarakat yang ikut memberikan dukungan kepada BTNUK ini berasal dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sumur. Adapun keduabelas desa di dua kecamatan itu adalah Desa Cibadak, Desa Tugu, Desa Kramatjaya, Desa Cimanggu, Desa Padasuka, Desa Kertajaya, DesaTangkilsari, Desa Kertamukti, Desa Cigorondong, Desa Padasuka, Desa Tamanjaya dan Desa Ujungjaya. Ribuan KK warga di dua kecamatan tersebut tergabung dalam 12 Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Kelompok Tani Konservasi (KTK).

Pernyataan sikap yang dibuat oleh warga Ujung Kulon itu terdiri dari sembilan poin, yang secara lengkap dapat diuraikan berikut ini.

  1. Mengakui bahwa lahan garapan berupa kebun dan sawah merupakan tanah negara dengan fungsi Kawasan Konservasi TNUK dan bukan tanah rakyat;
  2. Pihak pengelola TNUK tidak pernah merampas hak rakyat atau mengusir masyarakat yang menggarap di dalam Kawasan TNUK;
  3. Balai TNUK mengakui keberadaan masyarakat yang menggarap lahan berupa sawah dan kebun dengan diterbitkan Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) pada tahun 2017 dan dilanjutkan dengan program pengukuran lahan garapan dan verifikasi data penggarap;
  4. Balai Taman Nasional Ujung Kulon berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat dan Bantuan Usaha Ekonomi (BUE) serta melibatkan masyarakat di dalam program padat karya;
  5. Budaya “Nganjingan” menurut kami adalah upaya mengusir/menghalau hewan babi hutan yang menjadi hama di kebun dan sawah dengan menggunakan hewan anjing, karena babi hutan akan kabur/takut ketika mendengar suara (gonggongan) anjing;
  6. Kami bersedia dengan sukarela menyerahkan senjata api rakitan jenis “locok” kepada aparatur desa dan kepolisian karena bisa membahayakan atau digunakan untuk tindak kejahatan di masyarakat;
  7. Kami mendukung program pembangunan dan pengembangan JRSCA (Javan Rhino Study and Conservation Area – red) sebagai upaya pelestarian dan penyelamatan Badak Jawa supaya tidak punah karena merupakan satwa asli Banten dan satu-satunya di dunia sebagai aset Bangsa Indonesia;
  8. Kami mendukung dan akan berperan aktif di dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan TNUK;
  9. Kami tidak setuju dan tidak mendukung Pernyataan Sikap Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wilayah Banten dan atau organisasi lain, khususnya tentang menjalankan reforma agraria untuk lahan garapan dikarenakan lahan tersebut merupakan tanah negara yaitu Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Sebagaimana diberitakan media, sekitar 20-an pentolan AGRA melakukan aksi demo di Kantor Balai TNUK Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu. Aksi demo ini ternyata cukup membuat resah warga sekitar TNUK. Mereka menganggap aksi demo tersebut merusak hubungan baik yang sudah berlangsung selama ini.

“Kepercayaan antara masyarakat dengan BTNUK yang selama ini baik khawatir menjadi buruk, kami hidup berdampingan dan kami juga sangat tergantung dengan TNUK. Selama ini petugas TNUK sangat baik dalam memperlakukan kami, tidak ada yang diusir. Bahkan saat ini sudah ada naskah kesepakatan kerjasama untuk kemitraan konservasi. Nota Kesepahaman dan Kesepakan (NKK) ini juga diketahui oleh Muspika setempat,” ujar salah seorang ketua kelompok yang minta namanya tidak dimediakan, Kamis, 14 September 2023.

Para ketua kelompok tani hutan tersebut juga meminta ke BTNUK agar dipertemukan dengan kelompok AGRA. Mereka juga memastikan tidak ada satupun anggota kelompoknya yang terlibat dalam aksi demo tersebut.

Sementara itu, salah satu tuntutan yang diusung segelintir pendemo dari AGRA yang berlangsung pada hari Selasa, 12 September 2023, lalu adalah meminta agar Kepala Balai TNUK bersedia memenuhi undangan audensi untuk bertemu dengan masyarakat. Seakan gayung bersambut, dalam rangka memenuhi permintaan kelompok tani hutan untuk bertemu dengan pihak AGRA, Kepala Balai TNUK menyanggupi permintaan audiensi dari AGRA diamaksud.

“Jika perlu kunjungan kita melibatkan seluruh anggota KTH, semakin banyak semakin baik,” ujar Kepala Balai TNUK. Ayo kita jaga Kawasan TNUK, Leuweung Hejo, Masyarakat Ngejo!

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Penyelenggaraan World Water Forum di Bali Buka Probabilitas Investasi

15 Mei 2024 - 12:25 WIB

Ketua PAC PP Belawan Minta Pemerintah Tutup Aktivitas Depo Peti Kemas PT Jaya Industri Utama

14 Mei 2024 - 12:29 WIB

Masyarakat Diajak Sukseskan CFD

13 Mei 2024 - 09:42 WIB

Pemprov Banten Tempatkan Pengelolaan Seluruh RKUD di Bank Banten

6 Mei 2024 - 12:56 WIB

Berani Beda: SMA-SMK Mulia Buana Gelar Wisuda Mewah, Meski Kemendikbudristek Sebut Tak Wajib

2 Mei 2024 - 08:09 WIB

Penanganan Kawasan Kumuh Diminta Diselesaikan dengan Multi Fungsi

30 April 2024 - 09:44 WIB

Trending di Daerah