GUNUNGSITOLI | Harian Merdeka
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat sejak 2025 berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan, termasuk pemeliharaan infrastruktur jalan nasional.
Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, melalui PPK 3.5 Nias, mengakui adanya keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kualitas dan cakupan pekerjaan.
Kepada Harian Merdeka, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.5 BBPJN Sumatera Utara, Theofilus Ginting, menjelaskan bahwa wilayah kerjanya mencakup ruas jalan nasional sepanjang 109,41 kilometer, membentang dari Kota Gunungsitoli hingga Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran membuat pagu pemeliharaan jalan pada 2025 menjadi sangat terbatas. Untuk ruas tersebut, pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp5,15 miliar yang difokuskan pada kegiatan preservasi berupa pemeliharaan rutin, seperti penutupan lubang atau patching.
“Jika dirata-ratakan, anggaran itu hanya sekitar Rp45,7 juta per kilometer. Angka ini tentu belum ideal, tetapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi jalan tetap bisa dilalui masyarakat dengan aman,” ujar Theofilus, Jumat (16/01/2026).
Ia menambahkan, tantangan di lapangan semakin kompleks akibat curah hujan yang tinggi sepanjang tahun serta masih maraknya kendaraan dengan muatan berlebih dan dimensi tidak sesuai ketentuan yang melintasi jalan nasional.
Terkait pekerjaan tambal sulam yang kerap menjadi sorotan publik, Theofilus menegaskan bahwa patching bersifat sementara. Pekerjaan tersebut bertujuan mengembalikan permukaan jalan agar kembali rata, namun tidak mengembalikan kekuatan struktur seperti kondisi awal.
“Bukan berarti kualitasnya buruk, tetapi memang sifatnya sementara dan seharusnya segera ditindaklanjuti dengan overlay agar struktur kembali optimal,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, PPK dibantu tim konsultan supervisi yang bertugas mengawasi mutu serta volume pekerjaan, bersama tim pelaksana lapangan. Ia juga menegaskan bahwa peran PPK bersifat manajerial, sehingga tidak harus berada di lapangan setiap saat.
Menanggapi sorotan terkait keberadaan kantor PPK 3.5, Theofilus menyebutkan bahwa kantor lapangan saat ini bersifat sewa dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Ia membantah tudingan menghindari pengawasan publik.
“Kami terbuka. Banyak rekan media yang sudah datang langsung ke kantor,” pungkasnya.
Ia menegaskan, penentuan alokasi anggaran merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemilihan kontraktor dilakukan melalui tender terbuka yang dapat diakses publik melalui sistem SPSE.(Adi).
Keterangan Foto : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.5 BBPJN Sumatera Utara, Theofilus Ginting.
