JAKARTA | Harian Merdeka
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras serangan Israel ke Jalur Gaza yang terus terjadi meski gencatan senjata telah diberlakukan. Ia menilai Israel berulang kali melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa konsekuensi yang jelas.
“Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025, berulang kali terjadi serangan ke warga sipil. Laporan pemerintah Palestina di Gaza, sedikitnya 488 tewas dan melukai 1.350 orang. Sungguh memilukan apa yang terjadi di Gaza Palestina, semua norma kemanusiaan dan norma hukum terus dilanggar, tanpa ada konsekuensi. Tidak ada penyelidikan atas kejahatan terorganisir yang terus dilakukan oleh Israel,” kata Sukamta kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah Indonesia agar lebih aktif menggalang peran institusi internasional untuk mengambil langkah konkret dan terukur guna menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza. Ia mengingatkan, pembiaran atas pelanggaran hukum internasional dapat merusak legitimasi tatanan hukum global.
“Persoalan utama saat ini adalah kegagalan penegakan norma hukum secara konsisten. Selama ini dirasakan ada tebang pilih, dan saat Israel yang melakukan berbagai pelanggaran, tidak ada mekanisme untuk menghentikannya. Jika ini terus dibiarkan hukum humaniter internasional kehilangan legitimasinya di mata Bangsa Palestina dan di mata dunia,” ujarnya.
Sukamta juga menilai serangan mematikan terhadap warga sipil Gaza menjadi ujian serius bagi lembaga internasional baru, Board of Peace (BoP), yang dibentuk untuk mendorong perdamaian di Palestina. Ia menyebut perlu ada langkah tegas dari lembaga tersebut.
“Ini jelas menjadi ujian bagi BoP, dan secara lebih khusus buat Trump sebagai inisiator. Saat lembaga internasional selama ini terlihat lumpuh dalam menghadapi kejahatan Israel, keberadaan BoP dianggap oleh beberapa pihak bisa menjadi terobosan penghentian kekerasan di Palestina,” kata Sukamta.
Ia menegaskan, langkah paling mendesak adalah penghentian total serangan Israel terhadap warga sipil serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara maksimal bagi masyarakat Gaza.
“Langkah paling dinantikan tentu penghentian semua tidak kekerasan Israel terhadap warga sipil serta segera dibukanya bantuan kemanusiaan secara maksimal untuk warga Gaza. Setiap inisiatif atau narasi perdamaian akan kehilangan makna jika tidak mampu mencegah pemboman terhadap pengungsi dan anak-anak,” sambungnya.
Sebelumnya, Israel kembali melancarkan gelombang serangan udara ke Jalur Gaza yang menyebabkan sedikitnya 32 orang tewas. Serangan tersebut terjadi meski fase kedua gencatan senjata telah diberlakukan sejak awal Oktober 2025.
Dilansir BBC, Minggu (1/2/2026), badan pertahanan sipil yang dioperasikan Hamas menyebut perempuan dan anak-anak termasuk di antara korban tewas akibat serangan pada Sabtu (31/1). Helikopter tempur Israel dilaporkan menghantam tenda pengungsi di wilayah Khan Younis, Gaza selatan.
Warga Palestina menyebut serangan tersebut sebagai yang terberat sejak dimulainya fase kedua gencatan senjata, yang hingga kini belum mampu menghentikan eskalasi kekerasan di wilayah tersebut. (fj)
