JAKARTA | Harian Merdeka
Upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk melawan ancaman kutukan sumber daya alam, menuai dukungan dari Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi.
Menurut Abdul, perjuangan yang diinisiasi pemerintah tersebut adalah ikhtiar besar bangsa untuk membalikkan keadaan dari sekadar negara kaya bahan mentah, kemudian menjadi negara sejahtera karena mampu mengelola dan mengolahnya sendiri.
“Perjuangan melawan kutukan sumber daya adalah perjuangan untuk membalikkan kisah pilu negara kaya raya tetapi rakyatnya tetap miskin,” ujar Abdul dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.
Selain itu, dia mengatakan mendukung upaya Menteri ESDM untuk keluar dari ancaman kutukan SDA karena fenomena tersebut kerap menjadi sejarah pilu negara berkembang.
“Kutukan sumber daya menjelaskan bahwa negara-negara kaya SDA sering gagal memanfaatkannya untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Banyak di antaranya jatuh dalam jebakan ekspor mentah, lemahnya tata kelola, dan tekanan kepentingan internasional,” jelasnya.
Sementara itu, dia memandang bahwa salah satu upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari ancaman kutukan SDA adalah dengan menata ulang paradigma pengelolaan sumber daya nasional dari eksploitasi jangka pendek menuju industrialisasi berkelanjutan dan pemerataan ekonomi.
“Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil sedang berjuang melawan takdir kutukan sumber daya dengan memperbaiki tata kelola, mempercepat hilirisasi, dan memastikan rakyat ikut terlibat,” katanya.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar percepatan hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah tidak semata diukur dari nilai ekspor, tetapi dari manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Kemandirian ekonomi itu bukan hanya soal neraca dagang, melainkan tentang kedaulatan rakyat atas sumber daya bangsanya sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 28 Oktober 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan tanpa hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia akan terjebak sebagai negara berkembang.
Lebih lanjut Bahlil mengatakan tidak ada negara berkembang yang menjadi negara maju tanpa melakukan hilirisasi dan industrialisasi dari sumber daya alamnya.
“Kalau tidak (hilirisasi, red.), kita menjadi negara kutukan sumber daya alam,” kata dia.
Ia mencontohkan ketika Indonesia mengekspor nikel pada 2017–2018, nilai ekspornya hanya menyentuh angka 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah Indonesia melarang ekspor nikel pada 2020 untuk melakukan hilirisasi, nilai ekspor produk turunan nikel pun meningkat.
“Pada 2023–2024, begitu kita membangun hilirisasi, itu ekspor kita sudah mencapai 34 miliar dolar AS,” ujarnya.(JR)
