Menu

Mode Gelap
Seorang Pengendara Motor Tewas Usai Terperosok Kedalam Got Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai Digelar di Tangerang Puskesmas Karawaci Baru Memperluas Pelayanan Kesehatan, Dengan Posyandu Integrasi Layanan Primer Lomba TNG Child Fest 2024 Dipastikan Tetap Berlangsung DKP Kota Tangerang Buka Layanan Kastrasi Gratis, Untuk Kucing Jantan Domestik

Nasional · 14 Okt 2023 17:54 WIB ·

Hasto Ingin MK Bersikap Kenegarawanan


Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto Perbesar

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto

>> Jelang Putus MK Batas Usia Capres/Cawapres

JAKARTA | Harian Merdeka

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP turut melayangkan kritik atas gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan MK agar mendengarkan suara masyarakat dalam memutuskan perkara itu. Menurut Hasto, hakim konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

“Kami meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, termasuk apa yang terpendam,” kata Hasto kepada wartawan, belum lama ini.

Hasto mengingatkan hakim MK belajar dari 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang tidak didengarkan akan tampil jadi kekuatan moral.

“Karena pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter, 32 tahun Orde Baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral,” ujar dia.

Hasto juga sempat menyebut MK tak punya kewenangan memutuskan gugatan batas usia capres dan cawapres. Sebab, lanjut dia, aturan batas usia capres dan cawapres di UU Pemilu bersifat open legal policy alias hanya bisa dibahas di parlemen.

Menurut dia, kewenangan MK hanya untuk menentukan apakah suatu UU bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

“MK tidak memiliki kewenangan legislasi membuat suatu materi muatan suatu UUD yang berbeda dengan muatan materi pokok UU itu. Kewenangan MK adalah menguji apakah suatu UU bertentangan dengan konstitusi,” tutup Hasto.(fik/hmi)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Lomba TNG Child Fest 2024 Dipastikan Tetap Berlangsung

16 Juli 2024 - 11:42 WIB

Kratom, Tanaman Obat atau Narkotika?

12 Juli 2024 - 10:23 WIB

Kapal Pukat Trawl dan Pukat Teri Lingkung Meresahkan Nelayan Kecil di Medan Belawan

11 Juli 2024 - 15:55 WIB

Persija Pinjamkan Sandi Arta Samosir ke Madura United

11 Juli 2024 - 11:58 WIB

Jokowi akan Segera Tandatangani Kepres Pemberhentian Hasyim Asya’ri

9 Juli 2024 - 10:58 WIB

Warga Jakarta Diminta Waspadai Bencana Cuaca Ekstrem

9 Juli 2024 - 10:36 WIB

Trending di Jakarta