JAKARTA | Harian Merdeka
Presiden Joko Widodo meminta agar kekisruhan pergantian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselesaikan secara internal. Dirinya tak akan ikut campur urusan tersebut.
“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. He..he..he,” tukas Jokowi sembari terkekeh di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Ia mengaku terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk dengan bertemu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Namun, presiden kembali menegaskan agar permasalahan ini diselesaikan di internal Kadin.
“Siapa pun, bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, begitu saja,” tuturnya.
Jokowi juga mengatakan, dirinya dekat dengan para Ketua Umum Kadin selama 10 tahun masa jabatannya, termasuk Suryo Bambang, Rosan Roeslani, Arsjad Rasjid, dan Anindya Bakrie.
Kepala Negara pun beberapa kali hadir dalam acara yang dihelat organisasi pengusaha itu.“Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyebut Munaslub Kadin untuk memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru dianggap ilegal.
“Kami semua ini sangat menyayangkan, sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal,” ujar Arsjad dalam konferensi pers, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9).
Arsjad dan timnya mengklaim bahwa Munaslub tersebut melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, khususnya terkait dengan kuorum yang diperlukan.
“Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha, dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia,” ucap Arsjad.
Ia menyebutkan, sebanyak 21 ketua umum Kadin provinsi mendukung penolakan terhadap Munaslub tersebut yang melebihi setengah dari jumlah total ketua provinsi Kadin.
Menurut Arsjad, upaya tersebut merupakan manuver individu dan kelompok untuk merebut kendali atas organisasi Kadin. “Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan, bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu lalu,” katanya.
Arsjad juga akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.
Ia yakin akan menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.
“Dari hasil penyelidikan, kami yakin akan terungkap bukti sah dalam bentuk dokumen dan surat terkait persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu dan atau kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia,” ujarnya.
Ia kemudian mengimbau seluruh pengurus dan anggota Kadin untuk tetap solid, tegak lurus menaati UU dan aturan hukum.
Situasi kian memanas ketika Arsjad Rasjid bersama pengurusnya tidak diizinkan memasuki Menara Kadin untuk mengadakan konferensi pers mengenai polemik Munaslub.
Mereka harus memindahkan acara tersebut ke lokasi lain. Pengamanan ketat di Menara Kadin dan penghalangan akses kepada pengurus sah memperburuk ketegangan ini.
“Namun sayang sekali pengurus sah Kadin dihalangi untuk masuk oleh oknum-oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan Kadin Indonesia,” tutur Arsjad di Hotel JS Luwansa, Jakarta. (jr)
