JAKARTA | Harian Merdeka
Kementerian Agama (Kemenag) menurunkan usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi Rp94,3 juta per orang. Adapun usulan sebelumnya sebesar Rp105 juta sempat menuai kritikan.
Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief. Dia menjelaskan perubahan usulan itu sudah berdasarkan rasionalisasi pada beberapa aspek.
“Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, biaya haji atau BPIH yang sudah kami rumuskan itu berkisar Rp94,3 juta,” ujar Hilman dalam rapat kerja bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
“Itu sudah melakukan rasionalisasi pada berbagai aspek dan tentu saja kami sudah mendapatkan informasi yang sudah lebih kuat mengenai biaya penerbangan,” sambungnya kemudian.
Lebih lanjut, Hilman menjelaskan per orang membutuhkan Rp33.427.838 atau naik sekitar 2 persen. Sementara itu, tidak ada perubahan terkait biaya hidup dan visa.
Sebagai informasi, BPIH merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan untuk ibadah haji. Dana tersebut merupakan gabungan dari dana jemaah dan subsidi dari pemerintah.
Usulan awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp94,3 juta bukan berarti nominal tersebut harus dibayar jamaah sepenuhnya. Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan pemerintah dan DPR akan membahas usulan BPIH 2024.
Nantinya, kesepakatan pemerintah dan DPR akan disampaikan ke Presiden dan ditetapkan sebagai Peraturan Presiden. Regulasi tersebut berisi berapa biaya haji yang dibayar jamaah dan biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat.(hab)
