Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Politik · 20 Feb 2026 16:50 WIB ·

Ketua BPP-PKN Bertemu Anggota DPR RI, Dorong Pencabutan Moratorium DOB untuk Kepulauan Nias


Ketua BPP-PKN Bertemu Anggota DPR RI, Dorong Pencabutan Moratorium DOB untuk Kepulauan Nias Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), Mayjen TNI (Purn) Drs. Cristian Zebua, MM bertemu dengan anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus politisi senior Prof. Dr. Yasonna Hamonangan Laoli, S.H., M.Sc., Ph.D., di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Pertemuan tersebut membahas percepatan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan itu. Diskusi berlangsung hangat dan menitikberatkan pada strategi advokasi di tingkat nasional, termasuk langkah politik dan administratif untuk mendorong pencabutan moratorium daerah otonom baru.Yasonna Laoly menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan pemekaran.

Menurutnya, pembentukan provinsi Kepulauan Nias merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Aspirasi ini penting untuk mempercepat pembangunan dan memastikan masyarakat mendapat layanan yang lebih baik. Saya sejak awal mendukung dan akan terus mendorongnya sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Yasonna Laoly mantan Menkumham RI itu.

Sementara itu, Cristian Zebua menyebut pertemuan tersebut sebagai momentum strategis memperkuat sinergi antara unsur daerah dan pusat. Ia menilai dukungan politik yang konsisten menjadi energi tambahan bagi tim persiapan.

“Dukungan yang telah terbangun sejak 2014 kembali ditegaskan. Ini penguatan moral bagi kami untuk terus mengawal percepatan pemekaran hingga moratorium dicabut,” katanya.

Mantan Panglima Kodam XVII Cenderawasih Papua itu menambahkan, pembentukan provinsi baru bukan sekadar urusan administratif, tetapi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan Nias.

BPP-PKN, lanjutnya, akan terus melakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional guna memastikan proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal aspirasi tersebut hingga terealisasi.(Adi).

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

IKA PMII Pakuan: Penataan Wali Kota Bogor Jangan Cekik Ekonomi Rakyat

17 April 2026 - 12:12 WIB

Denny Charter: Kejaksaan Lebih Mumpuni, Saatnya KPK Dibubarkan

17 April 2026 - 12:10 WIB

Soal Pemberitaan Tempo, Nasdem Jabar Ingat Etika Pers dan Kepatutan Ruang Publik

17 April 2026 - 11:58 WIB

​Bantah Isu Gabung Gerindra, Arif Rahman: NasDem Bukan PT Tbk, Kami Punya Mandat Rakyat

14 April 2026 - 17:02 WIB

Kinerja Jeblok, Menteri Pariwisata Didesak Masuk Kotak Reshuffle

14 April 2026 - 14:15 WIB

Di Tengah Wacana Merger Gerindra–NasDem, Nasib Anies Baswedan di 2029 di Ujung Persimpangan

14 April 2026 - 14:10 WIB

Trending di Politik