JAKARTA | Harian Merdeka
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna menilai konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau diduga telah ditunggangi untuk kepentingan politik 2024.
“Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini menjelang Pilpres dan Pileg 2024,” ungkap Hanifa dalam Konferensi Pers terkait Konflik Pulau Rempang pada Rabu (27/9/23).
Dirinya menyampaikan jika NCW mendapat laporan dari sejumlah pihak jika ada dugaan korupsi dalam relokasi pembebasan lahan.
“Berbagai macam aduan masyarakat yang NCW terima terkait relokasi dan ganti rugi tanah masyarakat kampung nelayan Rempang, bahkan dumas mengindikasikan dugaan korupsi dalam pembebasan lahan dan kesepakatan besaran investasi di Pulau Rempang,” ujar Hanifa.
Hanifa pun menyayangkan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Rempang yang tidak mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
“Ada berbagai jalan yang lebih humanis sebenarnta yang bisa diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan. Banyak spekulasi yang beredar bahwa pelaksanaan eksekusi pulau rempang ini terlalu dipaksakan dan tidak tepat waktunya,” katanya.
Ia pun berharap agar pemerintah melakukan kajian kembali serta memperhatikan sensitifitas menjelang pemilu 2024.
“Kami yang menerima pengaduan adanya dugaan suap dan permainan pembebasan lahan di pulau Rempang, meminta Presiden Jokowi untuk dapat menunda relokasi dan pelaksanaan pemindahan masyarakat setelah pesta demokrasi dilaksanakan,” pungkasnya.(syid/hmi)
