Tangerang | Harian Merdeka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu lebar bagi kelompok masyarakat yang ingin melaporkan indikasi penyelewengan pengelolaan APBD di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022-2026.
Sikap ini merespons langkah koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa dari Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) serta Gema Kosgoro Banten yang menyoroti tata kelola anggaran di lembaga legislatif tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti setiap aduan masyarakat, dengan catatan laporan tersebut wajib disertai bukti awal yang kuat dan valid. KPK sendiri menyediakan berbagai lini saluran pengaduan resmi.
“Berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, jika memang memiliki informasi bukti awal yang memadai silakan dilaporkan ke KPK,” ujar Budi Prasetyo, seperti dikutip dari Kabar6, Minggu (31/5/2026).
Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa setiap berkas laporan yang masuk tidak langsung ditelan mentah-mentah. Lembaga antirasuah tersebut akan melakukan proses verifikasi, telaah, hingga analisis mendalam terlebih dahulu.
Langkah ini krusial guna memastikan apakah dugaan kasus yang dilaporkan memenuhi syarat prosedur dan masuk dalam wilayah kewenangan hukum KPK.
Pos Anggaran Jumbo yang Dicurigai
Sebelumnya, gelombang protes datang dari KITA Banten dan Gema Kosgoro. Mereka mendesak KPK untuk mengusut tuntas sejumlah pos anggaran di DPRD Kabupaten Tangerang yang dinilai rawan menjadi ajang transaksi haram alias commitment fee dengan pihak ketiga.
Beberapa poin krusial yang disorot tajam antara lain pengelolaan dana aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, anggaran sewa hotel, pengadaan pakaian dinas beserta atributnya, biaya perjalanan dinas, hingga anggaran makan minum (mamin) untuk agenda rapat serta reses.
Melalui Ketua Gema Kosgoro Banten Edi Rusli, Koordinator KITA Banten Agus Suryaman menyatakan bahwa pos-pos anggaran tersebut memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum karena nilainya yang sangat fantastis.
Bahkan, alokasi untuk pos sewa hotel dan pakaian dinas di DPRD Kabupaten Tangerang disinyalir menjadi salah satu yang paling gemuk di wilayah Provinsi Banten.
“Skala anggaran yang begitu besar ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik,” tegas Agus. (Egi)
