JAKARTA | Harian Merdeka
Sekitar 10 negara, termasuk Australia, Belgia, Inggris dan Kanada, akan secara resmi mengakui Negara Palestina Merdeka, hari Senin (22/9), dalam sebuah pertemuan Puncak sebelum pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB.
Sumber di Istana Elysee, 10 negara yang akan membuat pengakuan itu adalah Kanada, Australia, Portugal, Belgia, Malta, Luksemburg, San Marino, Andorra, Prancis, dan satu negara lainnya yang belum disebutkan namanya.
Satu negara itu kemungkinan Jepang. Namun, menurut laporan Asahi Shimbun, Amerika Serikat telah memberikan tekanan diplomatik kepada Jepang agar tidak mengakui Negara Palestina.
Sebelumnya, sebanyak 142 negara memberikan dukungan, 10 negara menolak, dan 12 negara memilih abstain dalam pemungutan suara dan menyetujui resolusi yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka.
Pemungutan suara itu dilakukan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai Deklarasi New York.
Mengutip situs resmi PBB, Sabtu (20/9) resolusi yang dikenal sebagai Deklarasi New York tersebut lahir dari konferensi internasional yang berlangsung pada Juli lalu di Markas Besar PBB. Konferensi tingkat tinggi tersebut digagas oleh Prancis dan Arab Saudi.
Duta Besar Prancis di PBB Jérôme Bonnafont, sebelum pemungutan suara mengingatkan bahwa Deklarasi New York akan menyusun satu peta jalan untuk mewujudkan solusi dua negara.
Menurutnya, deklarasi itu melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan di Gaza, dan pembentukan Negara Palestina yang layak dan berdaulat.
Peta jalan tersebut selanjutnya menyerukan pelucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza. Deklarasi juga berisi poin normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif.
Sementara, jelang pemungutan suara, Duta Besar Israel Danny Danon mengatakan deklarasi sepihak ini tidak akan dikenang sebagai langkah menuju perdamaian. Dia menganggapnya sebagai isyarat kosong yang melemahkan kredibilitas Majelis PBB.
“Hamas adalah pemenang terbesar dari setiap dukungan yang diberikan hari ini,” ujar Danon.
Konferensi internasional tingkat tinggi yang digelar pada Juli lalu berlangsung dengan latar belakang perang di Gaza dan semakin suramnya prospek solusi dua negara.
Dalam pidato pembukaannya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan, ‘pertanyaan sentral bagi perdamaian Timur Tengah adalah implementasi solusi dua negara, di mana dua negara merdeka, berdaulat, dan demokratis – Israel dan Palestina – dapat hidup berdampingan dalam damai dan aman’.
Resolusi tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai negara, termasuk Jerman, Prancis, Finlandia, Inggris, Rusia, Ukraina, Indonesia, Malaysia, dan Jepang.
Sementara itu, media Inggris, termasuk BBC melaporkan bahwa Perdana Menteri Keir Starmer akan menyampaikan dukungan kepada Palestina sebagai sebuah negara, pada Minggu, meski mendapat penentangan keras dari Israel.
Starmer sebelumnya menegaskan bahwa Inggris akan mengakui Palestina jika Israel gagal mengambil langkah nyata menuju gencatan senjata dengan Hamas sebelum sidang umum PBB berlangsung. Ia menyebut pengakuan tersebut sebagai kontribusi penting untuk mendorong proses perdamaian dan solusi dua negara, mengutip AFP.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding langkah itu sebagai bentuk penghargaan terhadap “terorisme keji” sekaligus “menenangkan ideologi jihad”.
Di sisi lain, Portugal melalui Kementerian Luar Negeri juga memastikan pengakuannya terhadap Palestina pada Minggu. Pemerintah Lisbon menilai eskalasi konflik yang semakin mengkhawatirkan, ancaman Israel untuk mencaplok wilayah Palestina, serta krisis kemanusiaan sebagai alasan utama keputusan itu.
Sejak pengumuman Portugal pada Juli lalu, situasi Gaza semakin memburuk. Israel melancarkan serangan udara, badan pemantau kelaparan PBB menyatakan adanya bencana kelaparan di sebagian wilayah Gaza, dan militer Israel menyatakan akan menggunakan “kekuatan belum pernah terjadi” untuk merebut Gaza City.(jr)
