Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Politik · 14 Feb 2026 21:11 WIB ·

​PDIP Ingatkan Pemerintah: BPJS Itu Jaminan Sosial, Bukan Bisnis Asuransi Swasta


​PDIP Ingatkan Pemerintah: BPJS Itu Jaminan Sosial, Bukan Bisnis Asuransi Swasta Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjptaning mengatakan bahwa seluruh relawan kesehatan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) diminta bergerak maju membela hak masyarakat peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI)

“Relawan kesehatan PDIP harus berani,
Jangan takut. Katakan, ‘Saya dari PDIP, mendampingi hak rakyat’. Ini bukan gratis, pasien BPJS PBI itu sudah dibayar oleh negara!” tegas Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, (13/2026).

PDIP mengkritik terkait kasus penonaktifan jutaan masyarakat penerima BPJS Kesehatan kategori PBI yang belakangan terkuak.

Ribka lantas mengkritik Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti yang dinilai salah kaprah dalam memandang orientasi perusahaan.

“BPJS itu dibuat untuk melayani, bukan perusahaan asuransi yang profit oriented. Ini bentuk hibah dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Kalau dikit-dikit bilang rugi, ya mundurlah itu (Dirut),” ujarnya.

“BPJS itu memang tugasnya mendistribusikan jaminan kesehatan, bukan mengejar untung,” tambah Ribka.

Maka dari itu, dia meminta relawan kesehatan PDIP hadir memastikan hak rakyat mendapatkan fasilitas kesehatan dari negara. Terlebih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memastikan anggaran untuk mengcover klaim BPJS PBI mencukupi.

“Pak Menkeu menyatakan tiga bulan ke depan BPJS masih bisa berjalan normal karena anggarannya ada Rp59 triliun. Jadi, jangan ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien rakyat kecil,” tutupnya. (Agus).

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Matahukum Bedah Dua Wajah Nanik Deyang: Menangis tapi Suka Blokir Wartawan

1 Mei 2026 - 20:06 WIB

Menteri Hukum RI Bertemu Firman Jaya Daeli, Bahas Penguatan Negara Hukum Indonesia

28 April 2026 - 16:50 WIB

Honeymoon Selesai, Begini Rapor 1,5 Tahun Prabowo-Gibran Versi Survei IndexPolitica

21 April 2026 - 20:16 WIB

Pesawaran Bersinar di Rakorwil PSI Lampung: Diganjar Hadiah Khusus dari Ketum Kaesang

21 April 2026 - 12:16 WIB

Direktur P3S : Cari Aman dalam TPPU, Ahmad Ali Hijrah ke PSI

21 April 2026 - 12:08 WIB

Godok Revisi UU Advokat, Kongres Advokat Indonesia : Tidak Ada Lagi Wadah Tunggal

21 April 2026 - 11:49 WIB

Trending di Politik