JAKARTA | Harian Merdeka
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai ancaman mafia migas masih membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jaringan mafia migas masih terus bergerak dan melakukan perlawanan terhadap upaya pemerintah memutus mata rantai praktik-praktik ilegal yang telah lama menggerogoti sektor minyak dan gas nasional.
“Ancaman mafia migas masih mengancam Pertamina dan pemerintah Prabowo–Gibran karena jaringan mereka di Indonesia masih berjalan,” kata Fahmy saat dihubungi, Senin (17/11/2025).
Fahmy mensinyalir adanya resistensi yang muncul dari kelompok mafia migas setelah pemerintah mulai menindak aktor-aktor besar. Salah satunya ditandai dengan ditetapkannya Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah 2018–2023 dan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung sejak Agustus lalu.
“Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka tentu memicu perlawanan jaringan mafia migas. Apalagi hingga kini RC belum ditangkap, sehingga ruang gerak mereka masih ada,” ujarnya.
Menurut Fahmy, Pertamina menjadi salah satu sasaran utama tekanan mafia migas karena perannya sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan energi pemerintah. Ia menilai setiap gangguan terhadap Pertamina pada akhirnya dapat berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan.
“Kita bisa melihat betapa sulitnya Pertamina membangun kilang baru dan seringnya terjadi kebakaran di fasilitas kilang milik Pertamina. Itu menunjukkan mafia migas masih mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo,” katanya.
Fahmy menambahkan, upaya pelemahan terhadap Pertamina dapat terjadi melalui berbagai cara, mulai dari infiltrasi internal, intervensi pada kebijakan, hingga permainan distribusi BBM di daerah-daerah.
“Pertamina pasti akan terus diobok-obok oleh mafia migas, baik dari dalam internal maupun lewat kebijakan dan distribusi BBM,” pungkasnya.(Agus Irawan).
