JAKARTA | Harian Merdeka
Pengamat politik Universitas Terbuka (UT) Insan Praditya Anugrah menilai pemilihan Kapolri harus dilakukan secara terbuka tanpa adanya kepentingan politik.
Namun, terkait soal pergantian Kapolri dari kalangan tokoh non kepolisian hal yang wajar saja jika secara politik.
“Kepolisian memang sipil, dan usulan mengganti Kapolri dengan tokoh non-kepolisian sah-sah saja secara politik,” kata Insan kepada Harian Merdeka, Sabtu ( 13/12/2025).
Insan menjelaskan jika polisi bisa masuk ke berbagai lembaga pemerintah maupun Kementerian, mengapa tidak sebaliknya?.”Toh polisi itu sama-sama sipil, mereka bukan militer,” jelas Insan.
Menurut Insan, kepolisian selama ini merasa paling spesial karena berada langsung dibawah Presiden.
“Kepolisian selama ini merasa diri mereka spesial karena berada langsung di bawah Presiden,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa seharusnya, kepolisian hanya menjadi bagian dari Kementerian, misalnya di bawah Kemendagri, sehingga arogansi mereka kepada masyarakat memudar.
Terkait pergantian Kapolri, tampaknya masih bergantung dari Presiden Prabowo Subianto, namun sekalipun diganti tampaknya Kapolri baru akan dipikirkan pasca penanganan bencana alam selesai.
Sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengatakan pemilihan Kapolri merupakan hal prerogatif Presiden. Karena itu, kata dia, tidak harus meminta persetujuan DPR.
” Tindakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa kepada forum politik giru, melalui DPR,” ujar Da’i Bachtiar. (Agus Irawan).
